RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah, Rida Ananda, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Rida menyampaikan Program MBG merupakan program strategis nasional yang di canangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. “Melalui program ini, kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keterlibatan UMKM dan pelaku usaha pangan lokal di Kota Payakumbuh. Menurutnya, hal dimaksudkan agar dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, namun juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat.

Lebih lanjut, Rida menjelaskan di Kota Payakumbuh telah terdaftar 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sebanyak 19 unit diantaranya telah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Sementara 11 unit lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.

“Dari seluruh SPPG tersebut, empat unit di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap standar keamanan dan kelayakan pangan. Selain itu, kami menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dan konsisten agar tidak terjadi kasus keracunan maupun kejadian lain yang dapat merugikan kesehatan penerima manfaat di Payakumbuh,”kata Rida.

Rida berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan Program MBG di Kota Payakumbuh dapat menjadi contoh praktik baik di tingkat daerah. “Kami berharap program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mari bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kolaborasi demi masa depan anak-anak dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan dan penguatan pelaksanaan SPPG, mulai dari perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat untuk mendukung keberlanjutan program.

“Langkah korektif dan preventif terus kami lakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi. Kemudian peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebu mencakup, sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.