Tingkat Kemiskinan Indonesia Beda dengan Negara Lain, Ini Sebabnya

RRI.CO.ID, Entikong – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau menjelaskan standar kemiskinan yang digunakan di Indonesia tidak dapat langsung dibandingkan dengan ukuran internasional. Kepala BPS Kabupaten Sanggau, Hakim Azizi mengatakan perbedaan biaya hidup dan kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dalam penentuan garis kemiskinan di setiap negara.

Ia mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan perbedaan angka kemiskinan yang dirilis BPS dengan standar yang digunakan lembaga internasional. Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing metode memiliki pendekatan yang berbeda.

"Sebenarnya ini, namanya ada PPP, Purchasing Power Parity. Jadi intinya pemenuhan kebutuhan selama satu bulan itu memang tidak bisa langsung dihitung dengan dolar sekian," kata Hakim Azizi setelah Seminar Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sanggau Tahun 2026–2030 di Aula Bapperida Sanggau, Selasa 2 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan satu dolar di suatu negara belum tentu sama dengan kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan nominal yang setara di negara lain. Karena itu, perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara memerlukan penyesuaian daya beli masyarakat di masing-masing wilayah.

"Jadi tidak bisa langsung serta-merta dikalikan kurs dolar itu enggak bisa," ungkapnya.

Hakim menuturkan penghitungan kemiskinan di Indonesia dilakukan menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Metode tersebut digunakan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

"Pada prinsipnya garis kemiskinan kita memang diukur dari pendekatan pengeluaran," katanya.

Selain pengeluaran, ia menambahkan, BPS juga memperhitungkan perkembangan harga barang dan jasa yang tercermin dalam inflasi. Faktor tersebut memengaruhi besaran garis kemiskinan yang digunakan dalam penghitungan statistik kemiskinan setiap tahun.

"Penghitungan kemiskinan itu berdasarkan pendekatan pengeluaran dan juga terkait dengan inflasi," jelasnya.

Menurut Hakim, kemiskinan juga tidak hanya dilihat dari satu indikator. Berbagai aspek lain turut menjadi pertimbangan, seperti kondisi ekonomi rumah tangga, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, hingga akses terhadap fasilitas dasar.

"Salahsatunya termasuk yang bersangkutan memang tidak mampu secara ekonomi, dari sisi aset, dari sisi mungkin fasilitas MCK dan sebagainya, terus dari sisi pekerjaan," ucapnya.

Di Kabupaten Sanggau, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp460.246 per kapita per bulan. Diungkapkan, angka tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS.