RRI.CO.ID, Entikong - Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau terus diperkuat melalui pemetaan data masyarakat berdasarkan sistem desil, yaitu pengelompokan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10. Semakin tinggi nilai desil, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdata dalam sistem tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sanggau, Ginting, menjelaskan bahwa pemetaan data masyarakat miskin dilakukan secara terpadu melalui sejumlah aplikasi yang menjadi sistem utama dalam pendataan kesejahteraan sosial. Proses ini bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan lebih akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

“Tiga aplikasi yang digunakan yaitu DataSen, SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, serta SIDOMPU yang menjadi alat penting dalam verifikasi dan validasi data masyarakat,” ungkap Ginting dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Rabu 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, ketiga sistem tersebut digunakan untuk memperkuat akurasi data masyarakat miskin di Kabupaten Sanggau. Proses pendataan dimulai dari tingkat desa, di mana operator desa berperan penting dalam menginput data sebelum diverifikasi secara berjenjang oleh pemerintah desa dan Dinas Sosial.

Setiap bulan, data sosial ekonomi masyarakat dilakukan pembaruan untuk memastikan perubahan kondisi warga dapat terakomodasi dengan baik, jika ditemukan data yang tidak sesuai atau inklusif, maka akan segera dilakukan perbaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Menurutnya, peran operator desa sangat krusial dalam menjaga akurasi data awal, karena menjadi pintu masuk utama dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial di daerah.

Ginting menyampaikan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sanggau terus melakukan strategi penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat validasi data, pendampingan masyarakat, serta pengawasan program bantuan sosial. Selain itu, terdapat 32 anggota Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 15 kecamatan untuk memastikan pendampingan masyarakat berjalan efektif dalam upaya keluar dari kemiskinan.

“Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara resmi melalui kantor pos terdekat agar tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.

Ginting menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, desa, maupun masyarakat, agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang nyata di lapangan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tepat sasaran.