RRI.CO.ID, Negara – Sejumlah fraksi di DPRD Jembrana menyoroti penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum mencerminkan potensi riil daerah, serta meminta pemerintah terus mengupayakan solusi untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Umum Negara (PUN). Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna II Masa Persidangan III DPRD Jembrana Tahun Sidang 2025/2026, Kamis, 9 Juli 2026.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, dihadiri Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna. Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Nengah Budiasa mengapresiasi realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai Rp244,57 miliar atau 105,96 persen dari target. Capaian tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp184,57 miliar.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Selain itu, peningkatan kualitas belanja pemerintah juga dinilai penting untuk mendorong iklim usaha yang sehat dan memperkuat daya saing pelaku UMKM sebagai sumber pendapatan daerah di masa mendatang.

Fraksi tersebut juga mempertanyakan tingkat akurasi penetapan target PAD yang dinilai masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan potensi yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Menurut mereka, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah agar penyusunan target pendapatan ke depan lebih realistis.

Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Persatuan melalui juru bicaranya, H. Muhamad Yunus, menaruh perhatian terhadap kondisi Pasar Umum Negara, khususnya Blok A Gedung Selatan, yang hingga kini masih sepi pengunjung.

Menurutnya, salah satu penyebab minimnya aktivitas perdagangan adalah belum tersedianya akses masuk dari sisi selatan, sehingga sebagian masyarakat menganggap area tersebut seperti jalan buntu. Kondisi itu dinilai berdampak pada rendahnya jumlah pembeli yang masuk ke kawasan tersebut.

Fraksi Kebangkitan Persatuan mendukung upaya pemerintah melakukan penataan, termasuk rencana meluruskan jembatan penghubung antara Los A dan Los B agar sirkulasi pengunjung lebih lancar. Namun, realisasi rencana tersebut masih terkendala aturan teknis dari kementerian.

Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dan memperjuangkan solusi bersama kementerian maupun instansi terkait agar hambatan tersebut dapat diatasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Blok A Gedung Selatan serta mencegah semakin banyak pedagang menghentikan usahanya akibat minimnya pengunjung.