RRI.CO.ID, Padang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Selasa, 30 Juni 2026. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi usulan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memperluas layanan pendidikan anak usia dini.

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Putry Rahyuni, meninjau lahan yang berada di kawasan Sport Centre Padang Panjang. Kunjungan tersebut disambut Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, didampingi Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Maria Feronika Hendri, Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Wakil Wali Kota Allex Saputra mengatakan, pembangunan TK Negeri Pembina di Padang Panjang Timur merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan anak usia dini yang merata dan berkualitas. "Keberadaan TK Negeri Pembina di Padang Panjang Timur diharapkan mampu memperluas layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Maria Feronika Hendri, mengatakan pembangunan TK Negeri Pembina di wilayah timur telah lama menjadi harapan masyarakat. Saat ini, Kota Padang Panjang baru memiliki satu TK Negeri Pembina yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat, sehingga kehadiran sekolah baru dinilai akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan PAUD negeri.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Panjang, Mahdelmi, berharap hasil peninjauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menyetujui usulan pembangunan. Menurutnya, keberadaan TK Negeri Pembina di wilayah timur akan memberikan akses pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat.

Sementara itu, Putry Rahyuni menjelaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan anak usia dini di daerah. Penilaian akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan layanan, jumlah calon peserta didik hingga kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. "Kami akan melakukan penelaahan berdasarkan berbagai aspek agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujarnya.