RRI.CO.ID, Tarakan - Universitas Borneo Tarakan (UBT) memberikan perhatian khusus terkait tingginya biaya praktikum dan penelitian yang harus ditanggung oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) dan Fakultas Kedokteran (FK). Pihak kampus mengakui bahwa komponen biaya tersebut saat ini belum terakomodasi secara penuh dalam sistem pembiayaan institusi.

Wakil Rektor II UBT, Dr. Etty Wahyuni, menjelaskan bahwa seluruh biaya yang timbul dari aktivitas praktikum dan penelitian lapangan sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Tidak hanya masalah anggaran, penentuan fasilitas kesehatan maupun lokasi riset juga diserahkan kepada kebijakan mandiri mahasiswa.

"Untuk biaya praktikum dan penelitian sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa, dan untuk rumah sakit tempat berpraktik serta lokasi-lokasi penelitian sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa," ujar Etty saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Etty mengungkapkan, sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran UBT memilih untuk melaksanakan praktik klinik mereka di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK. Sebagai konsekuensinya, segala regulasi tarif dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit menjadi tanggung jawab personal mahasiswa.

"Biasanya mahasiswa Fakultas Kedokteran memilih praktikum di RSUD dr. Jusuf SK, konsekuensi biaya yang muncul dari pihak rumah sakit harus diselesaikan secara mandiri," kata Etty menambahkan.

Terkait rincian nominal, Etty membeberkan adanya perbedaan skema tarif antara fakultas. Biaya praktikum untuk mahasiswa Kedokteran mencapai Rp 6 juta per mahasiswa yang dialokasikan untuk dua semester, sementara untuk Fikes berkisar di angka Rp 5 juta per semesternya.

Kondisi ini dinilai cukup memberatkan, mengingat biaya kedokteran dan kesehatan sudah cukup tinggi sejak awal perkuliahan. Pihak rektorat pun tidak tinggal diam dan mencoba mencari jalan keluar dengan menjalin komunikasi bersama pemangku kebijakan di tingkat provinsi.

Langkah taktis telah dilakukan UBT dengan meneruskan aspirasi dan keluhan terkait beban biaya ini kepada legislatif. "Beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara melakukan kunjungan ke UBT dan persoalan biaya praktikum dan penelitian sudah disampaikan," pungkas Etty.