RRI.CO.ID, Jakarta - BPJS Kesehatan resmi menggelar Public Expos Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 di Jakarta pada Kamis (2/7/2026). Acara ini memaparkan laporan pertanggungjawaban serta capaian krusial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun lalu.
Mengusung tema "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat", kegiatan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan. Program JKN terbukti tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga sukses menggerakkan ekonomi nasional.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujaskito, menjelaskan bahwa program kerja dijalankan dengan fokus pada kemudahan dan kesetaraan akses.
"Efisiensi ini sebetulnya bukan hanya sekedar penghematan biaya operasional, tetapi memang semangat dan niat kita untuk mau melaksanakan setiap program dengan menghadirkan pelayanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ungkapnya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto Passad, mengapresiasi kinerja profesional direksi dalam mengelola dana amanah ini. "Penyampaian laporan keuangan... bukan hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas tapi juga menjadi media untuk menunjukkan bagaimana amanah yang dipercayakan oleh masyarakat telah dikelola secara bertanggung jawab dan profesional," tutur Stefanus.
Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan semesta (UHC) sukses mencapai 98,62 persen atau 282,7 juta jiwa. Lonjakan ini diikuti oleh tingginya pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai 725,3 juta kali sepanjang tahun, atau rata-rata 1,9 juta pemanfaatan setiap harinya.
Pendapatan iuran JKN tahun 2025 tumbuh positif mencapai Rp176,72 triliun, dengan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) sehat sebesar Rp30,604 triliun. Meski begitu, tantangan makroekonomi ke depan tetap membayangi keberlanjutan program ini.
Guru Besar FEB UI, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianti, mengingatkan pentingnya menjaga sistem kesehatan.
"Sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif ini perlu kita jaga bersama. Tanpa kesehatan kita enggak bisa kerja, enggak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Telisa.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mendesak pemerintah segera mencairkan dana cadangan demi mengantisipasi defisit. "Saya mendesak Menteri Keuangan cairkanlah 20 triliun supaya bisa untuk mengarungi lautan sampai akhir Desember 2026. Enggak bisa kita terdampar di sebuah pulau... karena memang defisit sudah di depan mata," tegas Timbul. (Setya)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....