RRI.CO.ID, TARAKAN - Anggota Ombudsman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng memberikan catatan khusus untuk karakteristik Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi Tahun 2026.

Sebagai daerah perbatasan, Robert menilai ada tiga isu besar yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah.

Pertama, infrastruktur ekonomi. Hal Ini meliputi pembukaan akses ke sentra produksi, penguatan transportasi laut, dan jalan darat.

“Hanya dengan ini kemudian distribusi barang dan sebagainya bisa lebih lancar,” kata Robert.

Kedua, pembangunan modal manusia. Mencakup pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ia menyoroti pentingnya reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif.

“Rata-rata kalau secara nasional ada 54 juta warga yang hari ini BPJS non-aktif. Secara umum kabupaten itu sekitar 20 ribu. Ini orang-orang yang kalau sakit, dia nggak punya penyangga,” ujar Robert.

Ketiga, reformasi tata kelola anggaran dan birokrasi agar program nasional seperti Koperasi Merah Putih, MBG, dan Sekolah Rakyat bisa nyambung dan tepat sasaran di daerah.

“Kalau misalnya tiga ini bisa dibenahi, maka Pemda harus nyambung dengan program-program besar yang langsung menyasar masyarakat,” tegas Robert.

Robert menambahkan, secara nasional aduan terbanyak yang masuk ke Ombudsman setiap tahun sekitar 25 ribu laporan. Substansi terbanyak masih seputar pertanahan dan kepolisian, disusul pendidikan, kesehatan, dan kepegawaian. Sementara instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemda dan BPN.

Dengan dimulainya entry meeting ini, tim Ombudsman Kaltara selanjutnya akan melakukan pengumpulan data dan verifikasi langsung ke instansi terkait. Hasil komprehensif penilaian dijadwalkan akan diumumkan setelah seluruh tahapan selesai. (Rajab)