RRI.CO.ID, TARAKAN – Fenomena pejabat publik yang kerap memamerkan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial menjadi sorotan tajam. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Aditya Safrila, S.H., M.H., menegaskan bahwa seorang pejabat memiliki konsekuensi etis yang besar terkait batasan kehidupan pribadinya.

Menurut Aditya, begitu seseorang dilantik menjadi pejabat publik, maka ruang publiknya akan semakin membesar secara otomatis. Sebaliknya, ruang privat atau wilayah pribadinya justru akan semakin mengecil karena setiap gerak-geriknya dipantau oleh masyarakat luas.

Ia menjelaskan bahwa etika merupakan tolok ukur untuk menilai perilaku seseorang berdasarkan akal pikiran dan kepantasan. Dalam konteks bangsa Indonesia, perilaku pejabat seharusnya bersandarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kesederhanaan.

Tindakan flexing seperti memamerkan tas bermerek, kendaraan mewah, hingga liburan ke luar negeri dinilai dapat melukai perasaan publik. Apalagi saat ini masyarakat tengah dituntut untuk melakukan efisiensi dan hidup hemat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Aditya juga menambahkan bahwa sebenarnya aturan mengenai gaya hidup sederhana sudah ada dalam berbagai instrumen hukum. Mulai dari Ketetapan MPR, undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih, hingga kode etik di masing-masing institusi pemerintah.

Secara teknis, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pejabat untuk merasa bahwa pamer kekayaan adalah hak privat yang mutlak.

Pejabat harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan publik yang kinerjanya dibiayai oleh pajak rakyat. Memamerkan kemewahan di tengah masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dianggap tidak etis secara sosial.

Ia menyarankan agar para pejabat lebih fokus mengunggah konten yang berkaitan dengan kinerja dan pengabdian mereka kepada masyarakat. Hal ini jauh lebih bermanfaat untuk membangun citra positif dibandingkan pamer harta benda.

"Jangan sampai kebijakan publik belum dirasakan manfaatnya, namun kemewahan pejabatnya sudah terpampang nyata di lini masa," pungkas Aditya dalam dialog Tarakan Siang Ini di RRI Tarakan.