RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperketat pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh perangkat daerah diminta tidak sekadar menjalankan program, tetapi mampu memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8/2026).
Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan, termasuk penurunan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD), harus dijawab dengan langkah konkret. Perangkat daerah dituntut lebih disiplin menentukan program, mengendalikan belanja, sekaligus mencari ruang untuk memperkuat pendapatan.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Denny.
Seluruh kepala perangkat daerah mengevaluasi kembali kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2026. Program yang tidak mendesak dan tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan maupun pembangunan harus ditempatkan secara proporsional.
Pengendalian belanja juga diarahkan pada perjalanan dinas. Denny meminta perangkat daerah tidak menjadikan perjalanan dinas sebagai rutinitas tanpa mempertimbangkan urgensi dan hasil yang diperoleh.
Untuk agenda yang bersifat teknis, kehadiran pejabat dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas maupun staf yang memiliki kapasitas sesuai bidang tugasnya. “Langkah ini dinilai dapat membantu mengendalikan belanja sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pengalaman dan pengembangan kapasitas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Di sisi lain, Denny menyoroti tekanan terhadap pendapatan daerah akibat dinamika sektor sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara. Kondisi tersebut membuat Pemprov Kaltara tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Jadi, 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta bergerak lebih agresif. Strategi peningkatan pendapatan harus disusun terlebih dahulu sebelum perangkat daerah mengajukan rencana belanja.
“Optimalisasi pendapatan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai perangkat daerah hanya berpikir bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi tidak serius memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan daerah,” bebernya.
Denny juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kesiapan program agar peluang memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat tidak terlewatkan. Proposal teknis, kesiapan lahan, hingga perencanaan kegiatan harus disiapkan sejak awal sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurutnya, kesiapan perencanaan menjadi kunci agar program pembangunan Kaltara memiliki peluang lebih besar mendapatkan dukungan anggaran pusat. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....