RRI.CO.ID, Tarakan - Masyarakat Kabupaten Bulungan diminta tidak khawatir terhadap kualitas pelayanan birokrasi seiring diterapkannya kebijakan WFH berbasis kinerja. Pemerintah daerah menjamin komitmen penuh dalam melayani kepentingan publik tanpa hambatan.

Asisten 1 Setda Bulungan H. Jamal menyatakan bahwa WFH bukan ajang untuk libur tambahan bagi ASN. Sebaliknya, setiap pegawai yang bertugas dari rumah wajib siaga penuh dan siap dipanggil ke kantor jika terjadi hal mendesak.

"Orientasi kita telah bergeser dari sekadar kehadiran fisik menjadi hasil kerja yang nyata," ujar Jamal. Transformasi ini menuntut ASN untuk lebih bertanggung jawab terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan.

Untuk memastikan transparansi, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi perilaku ASN. Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan waktu WFH untuk urusan pribadi, masyarakat dapat melaporkannya.

Penerapan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi via Zoom secara berkala guna memastikan setiap progres pekerjaan terpantau oleh atasan masing-masing.

Sistem presensi juga telah dimodifikasi untuk mendeteksi keberadaan pegawai selama jam kerja. Hal ini meminimalisir risiko adanya ASN yang meninggalkan tanggung jawab selama masa penugasan di rumah.

Pihak akademisi menyarankan agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi turunan yang lebih teknis. Standarisasi indikator kinerja (KPI) yang baku sangat diperlukan agar pengukuran hasil kerja menjadi lebih objektif dan adil.

Transformasi budaya kerja ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap birokrasi Bulungan. Efisiensi waktu yang didapat dari WFH harus dibayar dengan kualitas dokumen dan administrasi yang lebih cepat selesai.

Langkah berani ini diharapkan menjadi titik balik birokrasi Bulungan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.