Pemkab Bulungan Harus Cermat Kelola APBD

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan menghadapi tantangan fiskal di tengah rendahnya realisasi APBD 2026. Selain dituntut mempercepat belanja daerah, juga harus menyesuaikan kemampuan pembiayaan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Dalam perubahan APBD 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian target pendapatan. Penyesuaian tersebut mencakup pendapatan asli daerah dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan transfer.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan penyesuaian pendapatan menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah. “Terkait pendapatan daerah, ada penyesuaian target pendapatan asli daerah dan penyesuaian pendapatan transfer,” katanya, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, kondisi fiskal daerah tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi nasional maupun global. Kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dana transfer, dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan.

“Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, sehingga kebijakan pusat terhadap dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap belanja pembangunan daerah,” tuturnya.

Karena itu, perangkat daerah diminta lebih disiplin dalam menyusun jadwal dan tahapan kegiatan. Setiap program harus direncanakan berdasarkan kemampuan pembiayaan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan maupun penumpukan pekerjaan di akhir tahun. “Diperlukan perhitungan yang lebih cermat terhadap waktu dan tahapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan,” tegas Syarwani.

Percepatan realisasi APBD juga penting untuk memastikan belanja pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Anggaran yang hanya tersimpan tanpa segera direalisasikan tidak akan memberikan efek maksimal terhadap pembangunan.

Syarwani menilai pembangunan daerah juga membutuhkan dukungan di luar APBD. Keterlibatan masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha diperlukan untuk memperluas jangkauan pembangunan, terutama ketika ruang fiskal pemerintah terbatas.

“Peran serta masyarakat dan kontribusi pihak swasta serta dunia usaha diperlukan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat menjangkau seluruh wilayah dan aspek kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (rln/*)