RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan menghadapi tekanan fiskal dalam perubahan APBD 2026. Di tengah target pendapatan daerah yang menurun, belanja justru naik sekitar Rp28,2 miliar untuk membiayai sejumlah program prioritas pembangunan.
Kondisi tersebut terungkap saat Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD (R-PAPBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bulungan di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (14/9/2026).
Syarwani mengatakan belanja daerah dalam perubahan APBD meningkat dari rencana awal sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun. Tambahan anggaran sekitar Rp28,2 miliar tersebut diarahkan untuk memperkuat lima prioritas utama pembangunan. “Penambahan anggaran belanja sebesar Rp28,2 miliar diarahkan untuk mendukung lima prioritas pembangunan utama,” katanya.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akselerasi wajib belajar 12 tahun, peningkatan fasilitas dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta penambahan tenaga medis maupun dokter spesialis.
“Prioritas juga diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi secara luas, khususnya penguatan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap dan budidaya,” ujarnya.
Pemerintah juga memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah. Fokusnya meliputi penyelesaian serta pemeliharaan jalan dan jembatan antarkecamatan, sarana permukiman, penyediaan air bersih hingga pengendalian banjir.
Di sektor pemerintahan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur birokrasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Sementara program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial mencakup pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, kecukupan gizi, pelatihan keterampilan dan perbaikan lingkungan hidup.
Namun, kenaikan belanja tersebut berhadapan dengan penurunan target pendapatan daerah. Dari sebelumnya Rp1.585.217.932.140, target pendapatan dalam perubahan APBD turun menjadi Rp1.529.607.490.035. “Penurunan pendapatan daerah antara lain disebabkan oleh pendapatan transfer yang turun menjadi Rp1.285.194.569.117,” jelas Syarwani.
Di tengah penurunan transfer tersebut, Pemkab Bulungan masih mampu meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perubahan APBD, PAD ditargetkan mencapai Rp244.412.920.918, atau meningkat sekitar Rp10 miliar dibandingkan rencana awal. “Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp244.412.920.918 atau bertambah sekitar Rp10 miliar dari rencana awal,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga memperoleh tambahan ruang pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Setelah dilakukan audit BPK RI, nilai SiLPA disesuaikan dari Rp424,98 miliar menjadi Rp508.838.442.634,76. “Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 disesuaikan setelah audit BPK RI,” tutur Syarwani.
Dengan kondisi pendapatan yang menurun sementara kebutuhan belanja meningkat, Pemkab Bulungan dituntut lebih ketat mengendalikan anggaran. Pemerintah daerah tidak memiliki banyak ruang untuk membiayai program yang tidak masuk prioritas.
Syarwani menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menutup kondisi defisit sekaligus menjaga agar program prioritas tetap berjalan. Langkah tersebut mencakup evaluasi dan optimalisasi PAD, penyusunan skala prioritas yang lebih ketat serta rasionalisasi program belanja pada organisasi perangkat daerah.
“Untuk menutupi kondisi anggaran defisit dan memaksimalkan alokasi belanja, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya evaluasi dan optimalisasi PAD, penyusunan skala prioritas yang ketat, serta rasionalisasi program belanja di OPD,” pungkasnya. (rln/*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....