Kaltara Nomor Satu Data Bersih, Tapi 54 Desa Masih Tertinggal

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat prestasi nasional dalam pemutakhiran Indeks Desa 2026.

Namun, di balik capaian sebagai provinsi dengan persentase data bersih tertinggi secara nasional, masih tersimpan persoalan serius: 54 desa di Kaltara berstatus tertinggal.

Dari total 447 desa, sebanyak 54 desa masih berada pada kategori tertinggal. Seluruhnya berada di Kabupaten Nunukan, terutama kawasan perbatasan seperti Sebatik, Sungai, dan Sembakung.

Kondisi ini menunjukkan pekerjaan pembangunan desa di Kaltara belum selesai, meski pemerintah telah memiliki basis data yang semakin kuat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Obed Daniel Lumban Tobing, menegaskan capaian data bersih harus menjadi pijakan untuk membongkar persoalan desa secara lebih tepat.

Data yang valid, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang konkret.

“Secara nasional, Kaltara nomor satu untuk data bersih. Ini menjadi kebanggaan karena data yang kita isi sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa,” ujar Obed, Selasa (15/9/2026).

Kaltara juga menempati peringkat ke-11 nasional dalam kecepatan pemutakhiran Indeks Desa 2026. Artinya, pemerintah daerah bersama pemerintah desa relatif cepat memperbarui data dan kondisi terkini di masing-masing wilayah.

Namun, Obed mengingatkan capaian tersebut harus dibarengi dengan langkah nyata untuk mengangkat desa yang masih tertinggal. Persoalan paling berat berada di wilayah perbatasan Nunukan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan layanan dasar.

“Rata-rata desa tertinggal ini berada di wilayah perbatasan, khususnya Nunukan. Tantangannya cukup banyak, terutama akses jalan, transportasi, sinyal, layanan dasar, pendidikan keterampilan dan akses ekonomi,” jelasnya.

Sejumlah indikator pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah. Mulai dari fasilitas umum, ruang publik, perpustakaan desa, sarana olahraga, akses jalan dan transportasi, jaringan komunikasi, pendidikan keterampilan hingga akses terhadap kegiatan ekonomi masih perlu diperkuat.

Persoalan juga merambah sektor ekonomi dan lingkungan. Penguatan lembaga ekonomi desa, BUMDes, akses layanan keuangan dan perbankan, pengelolaan sampah, pembangunan kehutanan, hingga kesiapsiagaan dan mitigasi bencana masih membutuhkan intervensi yang lebih terarah.

“Tidak semua kebutuhan pembangunan desa bisa ditangani sendiri oleh desa. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dan pendekatan pentahelix sangat diperlukan agar status desa bisa meningkat,” tegas Obed.

DPMD Kaltara akan melanjutkan pendampingan bersama pemerintah kabupaten.

Khusus untuk 54 desa tertinggal di Nunukan, pemerintah akan mendorong forum pembahasan lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pendidikan, kehutanan/KPH, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan serta pihak lainnya.

Keterlibatan sektor swasta juga dinilai penting untuk memperluas dukungan pembangunan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan pembiayaan maupun dukungan infrastruktur.

Selain 54 desa tertinggal, Indeks Desa 2026 mencatat 222 desa berstatus berkembang, 87 desa maju, dan 84 desa mandiri.

Komposisi tersebut menjadi gambaran bahwa sebagian besar desa telah bergerak menuju status yang lebih baik, tetapi kesenjangan antardesa masih harus ditekan.

Pemprov Kaltara menargetkan jumlah desa tertinggal terus berkurang pada 2027, sementara desa maju dan mandiri meningkat. Dengan data yang telah bersih dan terverifikasi, pemerintah dituntut tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan persoalan riil yang tercatat di lapangan.

“Data yang bersih harus menjadi dasar untuk menentukan intervensi pembangunan. Target kita jelas, desa tertinggal terus berkurang dan desa maju serta mandiri bertambah. Untuk mencapainya, dibutuhkan kerja bersama lintas sektor,” pungkasnya. (rln/*)