RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerataan pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak boleh berhenti sebagai wacana.
Wilayah perbatasan, pedalaman hingga pulau-pulau harus mendapat kualitas layanan pendidikan yang setara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ikut mengambil peran lebih kuat untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal karena persoalan geografis.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, saat membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Kaltara Tahun 2026 di Aula Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar), Tanjung Selor, Sabtu (29/8/2026).
Forum tersebut didorong tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk menjawab persoalan pendidikan di Kaltara.
“Yang paling penting bagi saya adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini dan manfaatnya bisa langsung dirasakan guru dan peserta didik,” tegas Zainal.
Menurutnya, kualitas guru menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kaltara.
Karena itu, penguatan kompetensi guru harus berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.
“Guru adalah bagian penting dalam menentukan kualitas generasi kita. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas guru harus terus dilakukan, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan peserta didik,” ujarnya.
Zainal menegaskan tantangan pendidikan di Kaltara tidak hanya menyangkut kualitas pembelajaran, tetapi juga kesenjangan akses.
Kondisi geografis Kaltara yang luas membuat wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan membutuhkan perhatian yang lebih serius agar pelayanan pendidikan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
“Pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak kita yang berada di perbatasan, pedalaman maupun pulau-pulau mendapatkan layanan pendidikan yang berbeda hanya karena mereka berada jauh dari pusat pemerintahan,” katanya.
Ia juga meminta PGRI tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan pendidikan.
Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus dapat diterjemahkan menjadi masukan dan rekomendasi yang jelas.
“Saya berharap PGRI terus menjadi mitra strategis pemerintah. Sampaikan persoalan yang dihadapi guru di lapangan dan berikan rekomendasi yang konkret, sehingga dapat kita tindak lanjuti bersama,” tegas Zainal.
Menurutnya, Konkerprov PGRI harus mampu menghasilkan keputusan yang tidak berhenti di atas kertas. Hasil forum tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas pemerataan pendidikan.
“Harapan saya, forum ini menghasilkan keputusan terbaik untuk kesejahteraan guru, kemajuan peserta didik, dan pendidikan di Kalimantan Utara. Jangan hanya menjadi keputusan organisasi, tetapi harus ada langkah nyata yang bisa kita rasakan,” ujarnya.
Zainal memastikan Pemprov Kaltara tetap membuka ruang kolaborasi dengan PGRI untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan.
Pemerintah, kata dia, membutuhkan masukan langsung dari para guru agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus membuka ruang kolaborasi dengan PGRI. Kita ingin kebijakan pendidikan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan guru dan peserta didik di seluruh wilayah Kaltara,” pungkasnya. (rln/*)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....