DPD RI Dorong Bali Jadi Pelopor Pemilahan Sampah Nasional lewat TPS 3R

RRI.CO.ID, Singaraja - DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilahan sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.

“Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI (Sultan Bachtiar Najamudin) paham sekali dengan situasi Bali,” kata Djelantik saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Senin, 28 September 2026.

Ia juga menyebut Bali menjadi satu dari lima provinsi yang dipilih pemerintah pusat untuk membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari perjuangan DPD RI bersama Danantara.

Namun, ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle) dinilai perlu dipercepat.

Djelantik mengatakan telah berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R.

“Saat itu menyatakan bahwa tanah-tanah milik pemprov itu akan diwakafkan, akan diberikan hak kegunaannya untuk bisa dipakai untuk membuat TPS 3R. Dan ibu akan menagih janji itu,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan TPS 3R tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah pusat agar memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

Sementara itu, Pendiri Gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma, mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali.

Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.

“Yang diperlukan adalah edukasi ya. Edukasi, sosialisasi, dan inovasinya,” kata Gus Norma.

Ia meminta pemerintah melibatkan berbagai komunitas lingkungan yang selama ini telah bergerak di bidang masing-masing. Menurutnya, komunitas dapat dilibatkan dalam edukasi maupun inovasi pengelolaan sampah sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Gus Norma menekankan peran perbekel dan bendesa sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. “Perbekel dan bendesa ngapain saja itu lho. Karena mereka ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya,” ujarnya.

Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat.