KPU Buleleng Gandeng PMD PPKB Perkuat Data Pemilih dan Coktas 2026

RRI.CO.ID, Singaraja - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng memperkuat koordinasi pemutakhiran data pemilih melalui audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD PPKB) Kabupaten Buleleng, Senin, 14 September 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas PMD PPKB Buleleng itu membahas pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Triwulan III Tahun 2026, sekaligus menyinergikan peran pemerintah desa dalam menjaga akurasi data pemilih serta mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkel).

Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa akan memperkuat kualitas data hingga tingkat desa.

“Sinergi dengan perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sangat penting agar proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Buleleng Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan fokus pelaksanaan Coktas Triwulan III Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Pelaksanaan Coktas membutuhkan koordinasi yang kuat dengan jajaran pemerintah desa, terutama dalam proses verifikasi dan pencermatan data pemilih,” katanya.

Ngurah Cahyudi berharap PMD PPKB Buleleng dapat memfasilitasi komunikasi antara KPU Buleleng dengan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Buleleng. Dukungan itu dinilai akan memperlancar proses verifikasi data sekaligus menciptakan pelaksanaan Coktas yang tertib dan efektif.

Sementara Kepala Dinas PMD PPKB Buleleng Made Supartawan menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan Coktas Tahun 2026. Ia menegaskan pihaknya siap membantu koordinasi dengan pemerintah desa agar kebutuhan data kependudukan dan data pemilih dapat dipenuhi secara maksimal.