Pemkab Buleleng Salurkan Bantuan Disabilitas di Kecamatan Banjar

RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Banjar, Sabtu, 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat disabilitas.

Salah satu penerima bantuan, Komang Dodi Adnyana, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap kondisi anaknya, Gede Dafa Adnyana Putra. Bantuan yang diterima berupa susu dan popok bayi diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari.

“Berterima kasih kepada Wakil Bupati, sudah menengok anak saya. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak saya,” ujarnya.

Dodi berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan sehingga kondisi anaknya semakin baik dan kebutuhan sehari-harinya dapat terbantu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buleleng, I Putu Kariaman Putra, S.Sos., MM., mengatakan pemerintah terus melakukan pemutakhiran data serta memperkuat program bantuan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, pendataan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemerintah dapat memberikan intervensi lebih cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus menunggu persoalan menjadi perhatian publik.

“Kita lakukan perbaikan dan pemutakhiran data, termasuk penguatan program bantuan. Jangan sampai sudah viral atau ramai, baru kita memberikan atensi,” kata Kariaman.

Ia juga meminta pemerintah desa, kelurahan, serta pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan berbagi informasi mengenai kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kunjungan tersebut turut didampingi Camat Banjar Putu Widiawan, S.Sos. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah sekaligus menegaskan komitmen Kecamatan Banjar dalam mendata dan mengoordinasikan kebutuhan penyandang disabilitas serta pemerlu kebutuhan sosial lainnya.

Pemerintah Kecamatan Banjar juga mendorong agar penerima bantuan dapat diupayakan memperoleh program bantuan sosial lainnya, seperti PKH dan BPNT, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.