Evaluasi ZI Jadi Bekal BKPSDM Buleleng Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi

RRI.CO.ID, Singaraja - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) memasuki tahapan penting. Desk evaluasi dan wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi ruang bagi BKPSDM untuk mengukur kembali kualitas pelayanan sekaligus menemukan bagian yang masih perlu dibenahi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng I Made Dwi Adnyana mengatakan evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penilaian untuk memperoleh predikat WBK. Menurutnya, evaluasi juga menjadi kesempatan untuk melihat pelayanan dari sudut pandang yang lebih objektif agar perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Dengan adanya penilaian seperti ini, merupakan langkah positif untuk membangun citra BKPSDM dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna layanan agar semakin baik dan terpercaya. Kami ingin pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh ASN,” ujarnya, Kamis 13 Agustus 2026.

Dwi Adnyana menyebut penilaian dari pihak eksternal dapat membuka sejumlah kekurangan yang mungkin tidak terlihat ketika evaluasi dilakukan secara internal. Catatan tersebut dinilai penting sebagai bahan pembenahan, terutama agar setiap proses pelayanan dan pendukung pembangunan ZI dapat berjalan lebih tertata.

“Kalau kita melakukan penilaian secara mandiri mungkin merasa diri kita sudah baik dan tidak ada masalah. Ternyata setelah dievaluasi, kita bisa mengetahui masih ada kekurangan di sini dan di sana. Ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

Hasil evaluasi selanjutnya akan dibahas bersama untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dwi Adnyana mengatakan sebagian catatan yang muncul berkaitan dengan aspek administratif serta kelengkapan pendukung pembangunan Zona Integritas, sehingga perlu segera ditindaklanjuti sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Bagi BKPSDM, pembangunan ZI tidak berhenti pada kelengkapan dokumen maupun upaya memperoleh predikat WBK. Integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh pegawai karena kualitas pelayanan kepada ASN dan pengguna layanan sangat bergantung pada konsistensi tersebut.

“Zona Integritas ini sesuatu yang penting harus kita pegang di BKPSDM. Ini akan menunjukkan bagaimana layanan yang akan kita berikan ke depan. Tanpa integritas yang baik dan kuat dari seluruh pegawai, saya yakin pelayanan tidak akan berjalan secara optimal,” ujarnya.

BKPSDM Buleleng kini masih menunggu hasil desk evaluasi dan wawancara yang telah dilaksanakan. Hasil tersebut akan menentukan langkah selanjutnya, namun Dwi Adnyana memastikan pihaknya tetap menyiapkan perbaikan agar proses pembangunan ZI tidak berhenti pada satu tahapan penilaian.

“Kami berdoa mudah-mudahan tahapan yang terlaksana hari ini memberikan hasil yang baik dan memuaskan sehingga bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah masuk tahap berikutnya, tentunya kami akan berupaya lebih baik lagi. Saya optimistis menuju WBK,” ujarnya.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa target WBK tidak hanya diukur dari predikat yang diperoleh, tetapi dari perubahan nyata dalam tata kelola dan pelayanan. Evaluasi yang berlangsung menjadi bagian dari proses pembenahan BKPSDM Buleleng untuk membangun pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipercaya.