Bawaslu Buleleng Ajak Anak Muda Jadi Penghubung Demokrasi Digital

RRI.CO.ID, Singaraja - Ruang digital kini menjadi salah satu jalur utama masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng memperkuat komunikasi dengan generasi muda, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu.

Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis karena cukup dekat dengan teknologi dan media sosial. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pengelolaan Kehumasan di Kantor Bawaslu Buleleng, Senin 10 Agustus 2026, yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas di Buleleng.

Carna menjelaskan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Perubahan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan pola pengelolaan kehumasan yang mampu menjangkau masyarakat melalui saluran komunikasi yang sesuai dengan kebiasaan generasi saat ini.

“Kehumasan kita harapkan menjadi jembatan informasi antara Bawaslu dengan masyarakat. Anak-anak muda punya ruang yang besar untuk itu, karena mereka dekat dengan teknologi dan media sosial,” ujar Carna.

Menurut Carna, keterlibatan generasi muda juga berkaitan dengan penguatan pengawasan partisipatif. Informasi mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu yang diterima anak muda dapat diteruskan kepada lingkungan terdekat, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Karena itu, komunikasi dengan organisasi mahasiswa dan komunitas dinilai perlu dibangun secara berkelanjutan.

Masa nontahapan Pemilu, lanjut Carna, menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman publik mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu. Bawaslu tidak hanya menyampaikan informasi ketika tahapan berlangsung, tetapi juga perlu membangun komunikasi dan edukasi sejak jauh hari agar partisipasi masyarakat dapat tumbuh secara lebih luas.

Anggota Bawaslu Buleleng Gede Ganesha menambahkan bahwa karakter komunikasi generasi muda berbeda dengan generasi sebelumnya. Perbedaan tersebut perlu dipahami agar pesan mengenai pengawasan Pemilu dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda.

“Kita perlu memahami bagaimana anak muda berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Cara menyampaikan pesan juga perlu menyesuaikan, tetapi substansi dan nilai edukasinya tetap harus dijaga,” kata Ganesha.

Bawaslu Buleleng juga terus memperkuat kapasitas internal dalam pengelolaan kehumasan, termasuk penyusunan narasi dan pengembangan konten. Langkah tersebut diarahkan agar informasi mengenai tugas, fungsi, serta pengawasan Pemilu dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ni Luh Supri Cahayani menegaskan bahwa kehumasan tidak sebatas berkaitan dengan citra lembaga. Kehumasan juga mencakup hubungan dan interaksi lembaga dengan masyarakat, termasuk membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal komunikasi.

Pengelolaan kehumasan Bawaslu memiliki landasan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan. Dalam konteks perkembangan teknologi, media sosial dinilai memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan terlibat dalam penyebaran informasi publik.

“Media sosial juga membuka ruang bagi partisipasi publik. Mari kita bersama-sama mengisi ruang itu dengan hal-hal yang positif dan inovatif,” imbuhnya.

Dalam diskusi tersebut, organisasi mahasiswa dan komunitas turut menyampaikan pandangan mengenai kebiasaan generasi muda dalam menggunakan media sosial. Pembahasan mencakup waktu mengakses informasi, bentuk visual konten, konsistensi publikasi hingga pentingnya membangun interaksi dengan audiens.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Bawaslu Buleleng dengan kelompok muda di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dari ruang digital, informasi mengenai demokrasi diharapkan tidak berhenti sebagai konten, tetapi dapat diteruskan menjadi pengetahuan dan partisipasi nyata dalam pengawasan Pemilu.