RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui pendataan dan verifikasi masyarakat. Hingga Rabu 29 Juli 2026, capaian pendataan Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah mencapai 148.462 orang atau 55,12 persen dari total sasaran 269.323 kepala keluarga di Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan pendataan yang difasilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng menyasar masyarakat di kawasan Jalan A. Yani, Jalan Diponegoro, serta tiga dusun di Desa Kalibukbuk.

Petugas yang bertugas sebagai Agen Perlinsos melakukan verifikasi data sosial ekonomi sekaligus mendaftarkan masyarakat ke Portal Perlinsos guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan berbasis data.

Pada kegiatan tersebut, sebanyak 138 warga berhasil didata. Hasil verifikasi awal menunjukkan 2 orang berpotensi menerima BPNT dan PKH, 21 orang berpotensi menerima BPNT, 95 orang dinyatakan belum memenuhi kriteria penerima bantuan, sementara 20 orang masih menunggu proses verifikasi lanjutan.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

"Digitalisasi bantuan sosial bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk diverifikasi berdasarkan kondisi riil. Dengan data yang valid, bantuan sosial akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan," ujarnya.

Menurut Kariaman, peningkatan capaian pendataan menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh Agen Perlinsos dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan. Karena itu, masyarakat diharapkan aktif mengikuti proses pendataan agar data sosial ekonomi selalu mutakhir.

Melalui percepatan digitalisasi bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan seluruh data perlindungan sosial dapat segera tervalidasi sehingga menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.