RRI.CO.ID, Singaraja – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng memperkuat sinergi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas pendidikan demokrasi, mendorong penelitian, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan PKS berlangsung pada Rabu 22 Juli 2026 sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati kedua institusi. Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, bersama Dekan Fakultas Dharma Sastra IAHN Mpu Kuturan, Putu Subawa, serta disaksikan Anggota Bawaslu Buleleng Gede Ganesha, Gede Wira Mariyusa, I Ketut Adi Setiawan, dan jajaran sivitas akademika.

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menegaskan kerja sama antara penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepemiluan.

"Kami berharap implementasinya benar-benar menghadirkan program yang memberikan manfaat bagi kedua institusi, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan," ujarnya.

Carna menjelaskan perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam mencetak generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa dinilai tidak cukup hanya memperoleh teori di ruang kuliah, tetapi juga perlu diberikan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melakukan penelitian, hingga menerapkan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, keterlibatan akademisi dan mahasiswa menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang semakin matang. Carna juga menilai capaian Bali pada Pemilu 2024 yang tidak menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu indikator bahwa kualitas demokrasi dapat terus dijaga melalui kolaborasi berbagai pihak.

Dekan Fakultas Dharma Sastra IAHN Mpu Kuturan, Putu Subawa, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, PKS ini membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan melalui kegiatan akademik maupun praktik lapangan bersama Bawaslu Buleleng.

Subawa menilai Kabupaten Buleleng memiliki dinamika sosial dan demokrasi yang layak menjadi objek kajian ilmiah. Melalui kerja sama ini, diharapkan lahir berbagai penelitian, inovasi, serta program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, mengatakan hubungan antara Bawaslu Buleleng dan IAHN Mpu Kuturan telah terjalin melalui berbagai kegiatan sebelumnya. Kehadiran PKS ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi sehingga mampu melahirkan lebih banyak program yang memberikan dampak positif bagi dunia akademik maupun masyarakat.

"Kolaborasi antara Bawaslu dan IMK perlu terus diperkuat. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa, mendukung kegiatan akademik, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun demokrasi yang berkualitas," katanya.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi dalam membangun budaya demokrasi yang lebih baik. Melalui sinergi ini, kedua institusi diharapkan mampu menghasilkan program yang berkelanjutan, memperkuat literasi kepemiluan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.