RRI.CO.ID, Singaraja - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng melalui audiensi yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Audiensi tersebut diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Dicky Darmawan, SH, MH, didampingi jajaran Jaksa Fungsional Seksi Intelijen. Sementara rombongan Bawaslu dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng bersama anggota serta jajaran sekretariat.

Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas penguatan koordinasi sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), khususnya dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada penyamaan persepsi mengenai mekanisme penanganan pelanggaran pemilu agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Dicky Darmawan, menegaskan komitmen institusinya untuk terus mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum pada setiap tahapan pemilu.

"Kejaksaan Negeri Buleleng siap mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu sesuai kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam aspek penegakan hukum melalui Sentra Gakkumdu. Dukungan tersebut akan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, independensi, objektivitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu," ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Buleleng juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kejaksaan Negeri Buleleng. Lembaga pengawas pemilu itu berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat pengawasan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Selain membahas penanganan pelanggaran, audiensi juga menghasilkan sejumlah rencana penguatan kerja sama melalui pertukaran informasi, koordinasi teknis, hingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap regulasi kepemiluan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta sinergi kelembagaan antara Bawaslu dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Melalui kolaborasi tersebut, kedua institusi berharap efektivitas penegakan hukum kepemiluan semakin meningkat, potensi pelanggaran dapat diminimalkan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Buleleng tetap terjaga.