RRI.CO.ID, Singaraja – Perbekel Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, I Made Separsa, memanfaatkan keikutsertaannya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II Tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jejaring dengan sejumlah kementerian. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa.

Di sela rangkaian kegiatan di Jakarta, Perbekel Gobleg melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pertemuan itu diterima langsung oleh Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, yang membahas penguatan Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat desa.

I Made Separsa mengatakan kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin agar komunikasi antara pemerintah desa dengan kementerian dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kelancaran arus informasi menjadi kunci agar desa dapat segera mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat sesuai kebutuhan masyarakat. "Selama di Jakarta kami memanfaatkan waktu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian agar tidak ada lagi kesenjangan informasi. Harapannya, program-program kementerian bisa langsung diterapkan di desa sesuai tujuan dan manfaatnya," ujarnya Minggu, 19 Juli 2026.

Selain BPHN, Perbekel Gobleg juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dalam pertemuan yang diterima Kepala Biro Hukum Kemenko Perekonomian, Ketut Hadi Priatma, dibahas peluang menghadirkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik desa, khususnya di Bali.

Koordinasi tersebut diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Melalui sinergi itu, berbagai kebijakan nasional di bidang ekonomi diharapkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Di sisi lain, inovasi Kulkul Digital yang dikembangkan Pemerintah Desa Gobleg turut mendapat perhatian dalam forum Kepala Desa Masuk Kampus. Buku mengenai inovasi pelayanan publik tersebut diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat pembukaan kegiatan, bahkan Wakil Rektor Universitas Indonesia menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan inovasi tersebut bersama lingkungan akademik.

Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum RI, Konstantinus Kristomo, menyatakan pihaknya mendukung penguatan desa melalui Program Posbankum Desa dan mendorong terjalinnya kolaborasi dengan pemerintah desa. "Program Pos Bantuan Hukum Desa diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus mendukung pemberdayaan desa melalui pendampingan yang berkelanjutan," katanya.

Tak hanya itu, inovasi Kulkul Digital juga direncanakan untuk didorong menuju tahapan pengembangan lebih lanjut, termasuk penyusunan proposal pendanaan bersama Universitas Indonesia. Pemerintah Desa Gobleg berharap inovasi pelayanan publik berbasis digital tersebut nantinya dapat memperoleh dukungan pembiayaan dan diterapkan secara lebih luas di berbagai desa di Indonesia sebagai model transformasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal.