RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya penguatan sinergi dan percepatan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Bali. Langkah tersebut dinilai penting agar penurunan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan terdapat dua kata kunci yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni sinergi dan percepatan. Menurutnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan perlu terus dievaluasi dan diselaraskan agar hasilnya lebih optimal.

"Penurunan kemiskinan tidak boleh berjalan seperti biasa. Kita harus melakukan percepatan agar angka kemiskinan dapat turun secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat," tegasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2026 secara daring, Rabu 24 Juni 2026.

Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,42 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.

Meski demikian, Dewa Made Indra mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Kemiskinan tetap harus ditekan melalui kerja sama lintas sektor, baik dari aspek kelembagaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program.

Ia menjelaskan terdapat tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi, mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial, serta memfokuskan intervensi pada kantong-kantong kemiskinan agar program lebih tepat sasaran.

"Dengan kerja bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, saya optimistis kesejahteraan masyarakat dapat semakin merata dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bali dapat dipercepat," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyelaraskan program daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional. Keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara nyata di seluruh kabupaten dan kota di Bali.