RRI.CO.ID, Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan kawasan Titik Nol Buleleng yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga masa pemeliharaan proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan proyek strategis daerah dapat berjalan maksimal. Menurutnya, seluruh anggota DPRD akan ikut mengawal proses pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga kualitas pembangunan yang menggunakan anggaran publik.

“Pengawasan kami akan dilakukan dengan baik dan ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek sampai masa pemeliharaannya. Kami di DPR akan terus turun mengawasi agar apa yang direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap proyek Titik Nol akan melibatkan komisi-komisi di DPRD sesuai bidang tugas masing-masing, terutama Komisi II yang membidangi pembangunan. DPRD juga menegaskan tidak ingin hanya menerima laporan di atas kertas, melainkan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Dengan begitu, seluruh proses pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai spesifikasi dan target yang telah ditetapkan.

Selain fokus pada pengawasan proyek Titik Nol, DPRD Buleleng juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap berbagai proyek pembangunan yang telah berjalan selama ini. Ketut Ngurah Arya mengakui masih terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur yang dinilai belum maksimal akibat lemahnya pengawasan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran agar pembangunan ke depan memiliki kualitas yang lebih baik.

Ia mencontohkan beberapa infrastruktur seperti jalan, senderan, hingga bangunan pemerintah yang dinilai belum mampu bertahan sesuai target usia pembangunan. Bahkan, ia menilai sejumlah bangunan lama peninggalan masa kolonial justru memiliki kualitas lebih baik dibanding beberapa proyek modern saat ini. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kualitas proyek menjadi hal yang penting dilakukan.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat bagus di awal, tetapi cepat rusak karena lemahnya pengawasan. Semua OPD harus melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan agar kualitas pembangunan benar-benar sesuai target,” katanya.

DPRD Buleleng juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih serius melakukan pengawasan internal terhadap program pembangunan yang dijalankan. Evaluasi rutin dinilai penting untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan sudah sesuai spesifikasi, kualitas material, hingga ketahanan bangunan. Dengan pengawasan yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Menurut Ketut Ngurah Arya, pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat, ikut memberikan masukan serta pengawasan terhadap pembangunan daerah. DPRD pun memastikan akan terus menjalankan fungsi kontrol agar program pembangunan di Kabupaten Buleleng berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas.