P2P Perdana di Buleleng, Bawaslu Dorong Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat

RRI.CO.ID, Singaraja - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kabupaten Buleleng, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan perdana program P2P di Provinsi Bali dan akan dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota.

Program tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara, tetapi juga perlu didukung partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan Pendidikan Pengawas Partisipatif bukan sekadar kegiatan edukasi. Menurutnya, program ini menjadi strategi kelembagaan untuk membangun ekosistem pengawasan pemilu yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat.

“P2P ini kami dorong sebagai ruang pembelajaran bersama, agar kelompok dan organisasi masyarakat tidak hanya memahami demokrasi secara normatif, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam praktik pengawasan,” ujarnya saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kantor Bawaslu Buleleng, Rabu 20 Mei 2026.

Ia menjelaskan, program P2P dirancang untuk menghadirkan dampak berkelanjutan melalui terbentuknya komunitas pengawas partisipatif yang mampu bergerak secara mandiri. Selain itu, program ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.

“Yang kami harapkan bukan sekadar partisipasi sesaat, tetapi terbentuknya jejaring yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat secara lebih luas. Pengawasan pemilu harus menjadi gerakan bersama,” kata Srikandi Bawaslu Bali asal Buleleng ini.

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, mengatakan pelaksanaan P2P yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna penting. Momentum tersebut dinilai tepat untuk membangun kembali semangat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

“Demokrasi tidak bisa dijaga sendiri oleh penyelenggara. Diperlukan keterlibatan masyarakat yang sadar dan memiliki komitmen untuk ikut mengawasi,” ujarnya.

Carna juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan generasi muda dalam proses pemilu yang dinilai masih diwarnai sikap apatis. Karena itu, ia berharap forum P2P dapat melahirkan langkah nyata yang berlanjut di lingkungan komunitas peserta.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan ruang-ruang diskusi lanjutan dan gerakan konkret di masyarakat. Keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan demokrasi,” katanya.

Melalui pelaksanaan P2P ini, Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Program tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan pengawas masyarakat yang aktif, solid, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Buleleng.