RRI.CO.ID, Singaraja - Ketimpangan gender di Bali masih menjadi pekerjaan rumah. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Buleleng mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tertinggi di Provinsi Bali tahun 2025, mencapai 0,254. Angka tersebut jauh berada di atas capaian IKG Provinsi Bali yang berada di angka 0,178, sekaligus menempatkan Buleleng sebagai wilayah dengan ketimpangan gender paling tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Bali.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, secara umum IKG Bali tahun 2025 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya merata di seluruh daerah karena masih ada wilayah dengan ketimpangan cukup tinggi, terutama di Buleleng.

“IKG Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 0,178 atau turun dibandingkan tahun 2024. Tetapi antarwilayah masih terdapat disparitas yang cukup tinggi,” ujarnya saat rilis indikator strategis Provinsi Bali pada, Selasa 5 Mei 2026.

Ia mengungkapkan, tingginya IKG mencerminkan masih lebarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek pembangunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, keterwakilan politik, hingga partisipasi kerja. Buleleng bahkan tercatat mengalami penurunan IKG yang belum signifikan meskipun secara angka turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,353.

“Kabupaten Buleleng masih menjadi daerah dengan IKG tertinggi di Bali tahun 2025. Ini menunjukkan ketimpangan gender di wilayah tersebut masih memerlukan perhatian,” kata Agus.

Data BPS juga menunjukkan, hanya dua daerah di Bali yang memiliki IKG lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, yakni Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sementara empat daerah lainnya justru mengalami peningkatan IKG pada 2025, yakni Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Di sisi lain, Gianyar menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah di Bali dengan angka 0,156.

Penurunan IKG Bali tahun 2025 sendiri dipengaruhi membaiknya hampir seluruh indikator pembangunan gender, kecuali pada aspek ketimpangan tingkat pendidikan. Perbaikan terjadi karena menurunnya proporsi perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, berkurangnya angka perempuan melahirkan pertama di bawah usia 20 tahun, serta mengecilnya kesenjangan keterwakilan legislatif dan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

Tingginya IKG di Buleleng menjadi alarm keras bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan. Ketimpangan gender tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi juga menyangkut akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga posisi pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang sosial dan memperlambat kualitas pembangunan manusia di Bali utara.