RRI.CO.ID, Singaraja - Tiga desa di Kabupaten Buleleng yakni Desa Pemaron, Desa Baktiseraga, dan Desa Tajun resmi mengikuti Program Apresiasi Desa Transparan 2026 yang digagas Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Ketiganya menjadi bagian dari 19 desa se-Bali yang masuk tahap penjaringan dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, inovatif, dan akuntabel.

Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan visitasi ke sejumlah desa di Buleleng sejak 4-7 Mei 2026 sebagai bagian dari proses penilaian lanjutan setelah desa mengikuti pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Visitasi dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan desa dalam implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital dan pelayanan yang responsif.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana mengatakan program apresiasi desa transparan tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga komitmen desa dalam membangun budaya keterbukaan informasi secara berkelanjutan.

“Visitasi ini merupakan bagian dari penilaian lanjutan setelah desa mengikuti pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ). Kami mendalami berbagai aspek mulai dari potensi desa, implementasi kebijakan pemerintah desa, hingga inovasi keterbukaan digital yang sudah dijalankan,” ujarnya.

Menurutnya, desa-desa di Buleleng menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam penguatan digitalisasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang mulai terintegrasi dalam arah kebijakan desa. Bahkan sejumlah desa telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk penguatan sistem informasi desa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik Dinas Kominfosanti Buleleng, Gusde Mahardika menjelaskan sebelumnya terdapat lima desa di Buleleng yang telah berstatus informatif, yakni Pemaron, Baktiseraga, Tajun, Sambirenteng, dan Munduk. Namun dari hasil seleksi, tiga desa ditetapkan melanjutkan ke tahap penjaringan Program Desa Transparan 2026.

“Harapan kami tentu ketiga desa ini dapat lolos hingga tahap akhir dan ditetapkan sebagai desa transparan, sehingga mampu menjadi role model bagi desa lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel,” ucap Gusde.

Perbekel Desa Baktiseraga, Gusti Putu Armada menyebut program ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pelayanan publik di tingkat desa. Pihaknya terus mendorong digitalisasi layanan, pengembangan BUMDes, hingga pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari inovasi pelayanan masyarakat.

“Kami ingin memastikan informasi bisa diakses dengan cepat, mudah, dan terbuka oleh masyarakat. Harapannya tentu ada dukungan dan apresiasi agar desa semakin termotivasi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya.