RRI.CO.ID, Singaraja – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis data melalui optimalisasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). Upaya ini diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor BPBD Buleleng, Rabu 22 April 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan dinamis.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan SIK sebagai platform digital berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data kebencanaan secara terintegrasi. Tidak hanya mencatat kejadian bencana, SIK juga mencakup seluruh siklus penanggulangan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran BPBD dan Pusdalops Kabupaten Buleleng, UPTD Pusdalops BPBD Provinsi Bali, hingga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan pentingnya sinergi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan data yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, I Gede Suyasa, menegaskan bahwa optimalisasi SIK merupakan langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ia menyebutkan bahwa sistem ini mampu membantu pemetaan wilayah rawan bencana secara lebih akurat. Selain itu, analisis risiko dan visualisasi data geospasial juga dapat dilakukan secara terintegrasi.

“Melalui SIK, seluruh data kebencanaan dapat diakses secara terpusat dan real-time, sehingga mendukung proses perencanaan yang lebih akurat dan responsif. Ini menjadi kunci dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif dan efektif,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mempercepat respons terhadap bencana.

Lebih lanjut, SIK juga telah terintegrasi antara BPBD Provinsi Bali dengan BPBD kabupaten/kota. Integrasi ini dinilai mampu mendorong transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan data kebencanaan. Digitalisasi birokrasi melalui sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan serta mempercepat distribusi informasi.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya di lapangan. Di antaranya adalah ketergantungan pada koneksi internet serta potensi overload sistem saat terjadi lonjakan pelaporan. Selain itu, peningkatan kualitas input data juga menjadi perhatian agar validitas informasi tetap terjaga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPBD Buleleng mendorong pengembangan sistem ke depan, termasuk pembukaan akses Open API dari SIK Provinsi Bali. Langkah ini diharapkan mampu mendukung integrasi dengan sistem internal daerah serta meningkatkan interoperabilitas antarplatform. Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan.

“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita optimistis SIK dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” tutup Suyasa. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Melalui upaya ini, BPBD Buleleng menegaskan komitmennya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Optimalisasi SIK diharapkan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Dengan sistem yang kuat, risiko bencana dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.