RRI.CO.ID, Singaraja - Kabupaten Buleleng resmi ditunjuk sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan program tersebut telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan tim pelaksana serta pelaksanaan sosialisasi di tingkat provinsi dan pusat.

“Tim di Buleleng sudah bergerak lebih dulu sebagai bentuk komitmen mendukung program pusat,” ujarnya, Minggu 5 April 2026.

Ia menjelaskan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas berbagai persoalan penyaluran bantuan, seperti ketidaktepatan sasaran hingga potensi kecemburuan sosial. Sistem yang digunakan berbasis aplikasi dan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengecek langsung status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan secara mandiri,” ucapnya.

Selain meningkatkan transparansi, sistem ini juga dirancang untuk meminimalisir peran perantara dalam proses penyaluran bantuan. Data yang digunakan terintegrasi dengan data kependudukan, aset, serta perbankan.

Untuk mendukung implementasi, pemerintah akan membentuk agen sosial di setiap desa. Agen ini bertugas membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi serta memahami mekanisme program.

Setiap agen direncanakan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga di Buleleng mencapai sekitar 267 ribu, keterlibatan desa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Adapun sasaran program meliputi penerima bansos yang akan didaftarkan ulang, masyarakat miskin yang belum menerima bantuan, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia, dan penderita penyakit kronis.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah hingga desa, untuk mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal.

“Ini merupakan upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.