RRI.CO.ID, Denpasar - Peristiwa bencana tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat paparan, kerentanan, serta kesiapsiagaan masyarakat. Dampaknya pun meluas, mulai dari keselamatan jiwa, kerugian ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali terus memperkuat pendekatan sistemik dalam manajemen kebencanaan. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana.
Sinergi lintas sektor menjadi kunci. BPBD Bali menggandeng berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil guna menyusun tata kelola risiko bencana yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal tahun ini, BPBD Bali bersama Program SIAP SIAGA dan para mitra menggelar kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026, Kamis, 19 Februari 2026. Forum ini diharapkan menjadi pijakan untuk menyelaraskan program dengan prioritas daerah sekaligus memperkuat komitmen kolaboratif.
Head of Sub-National Programs SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan forum tersebut penting untuk menyamakan arah dan memperkuat komitmen lintas sektor. Ia menyatakan, SIAP SIAGA berkomitmen mendukung Pemprov Bali, khususnya BPBD, dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat saat bencana terjadi. Kolaborasi yang terjalin telah melahirkan sejumlah terobosan. Pada Oktober 2025, untuk pertama kalinya diluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Inisiatif ini menjadi wujud pengarusutamaan inklusi dalam manajemen bencana, dengan melibatkan kelompok disabilitas dalam perumusan strategi dan rencana aksi. Prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga diintegrasikan dalam program Kampus Siaga Bencana (KSB).
"Hingga kini, sebanyak 35 Perguruan Tinggi Swasta telah mendeklarasikan diri sebagai KSB," ujarnya.
Di sektor pariwisata, pelaku usaha turut berperan aktif melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB). Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun sektor pariwisata yang tangguh terhadap risiko bencana. Pendampingan kepada desa adat juga terus diperluas melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Dengan dukungan SIAP SIAGA, sejumlah desa adat seperti Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus mendapatkan penguatan kapasitas.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja, menekankan bahwa bencana merupakan urusan bersama. Menurutnya, setiap pihak harus terlibat dalam manajemen kebencanaan karena bencana bersifat berulang dan dapat terjadi kapan saja. Ia menambahkan, selain kolaborasi, terdapat tiga aspek penting lain yang harus dijaga, yakni rasa memiliki terhadap program, integrasi lintas sektor, dan keberlanjutan.
"Upaya penguatan kapasitas perlu dilakukan secara berkala guna membangun ketangguhan jangka panjang," kata Agung Teja.
Pada Rencana Kerja Tahunan 2026, delapan program prioritas akan dijalankan secara kolaboratif. Program tersebut meliputi penguatan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), pendampingan penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, pemetaan risiko berbasis data dan komunikasi, pengembangan kebijakan kesiapsiagaan melalui kolaborasi pentahelix, peningkatan kapasitas penanganan darurat dan pascabencana, hingga penguatan logistik serta peralatan kebencanaan di tingkat lokal. Melalui sinergi multipihak tersebut, BPBD Bali optimistis program yang dirancang bersama dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Bali dari ancaman bencana.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....