RRI.CO.ID, Singaraja – Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi. Infrastruktur internet yang belum merata hingga maraknya kejahatan siber menjadi isu utama dalam pengembangan ekonomi digital ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh akademisi I Gusti Putu Eka Kusuma, Jumat 10 April 2026. Menurutnya, meskipun ekonomi digital telah berkembang signifikan, masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet atau blank spot, termasuk di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng.

“Ekonomi digital sangat bergantung pada internet. Kalau infrastrukturnya belum merata, tentu akan menghambat pertumbuhan. Masih ada daerah yang kesulitan sinyal, bahkan untuk aktivitas pendidikan,” ucapnya.

Selain infrastruktur, keamanan digital juga menjadi tantangan serius. Ia menyoroti maraknya kasus penipuan berbasis digital seperti phishing, manipulasi bukti transfer, hingga pembobolan rekening.

“Sekarang kejahatan sudah beralih ke digital. Dulu copet di dunia nyata, sekarang copetnya di dunia maya. Banyak kasus nasabah kehilangan uang karena tertipu tautan palsu yang menyerupai bank,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) turut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat modus penipuan yang semakin sulit dideteksi.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat serta peningkatan pengawasan dari pemerintah guna melindungi masyarakat dari ancaman siber.

Di sisi lain, literasi digital masyarakat dinilai sudah cukup baik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, literasi terkait keamanan digital dan finansial masih perlu ditingkatkan.

“Literasi digital itu bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana menggunakannya dengan aman dan bijak,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun perlindungan keamanan, agar potensi besar ekonomi digital Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.