KBRN, Singaraja : Tim Surveyor dari Kementerian Kesehatan Laprida Prima Husada melakukan survei akreditasi di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari Rabu hingga Kamis. Kepala UTD, dr. Haji Rizani, menjelaskan pentingnya akreditasi ini sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk setiap UTD, dengan tenggat waktu hingga akhir tahun ini.
Kepala UTD Kabupaten Buleleng, dr. Haji Rizani, Kamis, (20/06) (Foto/RRI:Sukasah Brata Winangun)
"Akreditasi adalah kewajiban dari Kementerian Kesehatan. Jika tidak terakreditasi, mungkin ada dampaknya bagi UTD, apakah akan ditutup atau bagaimana. Selain itu, ada peringatan juga bahwa kerjasama dengan BPJS akan dikoreksi jika belum terakreditasi. Sebagian besar pasien kami adalah pasien BPJS, jadi jika kerjasama distop, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa akreditasi," kata dr. Rizani.
Kegiatan akreditasi ini meliputi penelusuran dokumen yang terdiri dari 9 bab dan 310 elemen penilaian pada hari pertama. Hari kedua, surveyor melihat langsung fasilitas yang ada di UTD, termasuk alur pelayanan yang harus sesuai dengan ketentuan.
"Dua orang surveyor menilai kami mulai dari fasilitas genset, pengelolaan limbah IPA, limbah B3, serta alur donor dan logistik," ujarnya menambahkan.
Menurut dr. Rizani, UTD Buleleng telah melakukan persiapan sejak Januari, termasuk bimbingan teknis, konsultasi dengan BPOM dan Dinas Kesehatan, serta mengikuti berbagai pelatihan. Namun, ia mengakui keterbatasan fasilitas dan SDM menjadi tantangan, seperti alat untuk tes kode plat yang belum dimiliki karena harganya yang mahal.
"Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah untuk melengkapi fasilitas ini," ucap dr. Rizani.
Surveyor Laprida Prima Husada, dr. Aulia Ramadhan Supit, menyampaikan bahwa akreditasi ini merupakan bagian dari aturan terbaru Kemenkes, di mana UTD dan praktek dokter mandiri juga harus terakreditasi.
"Hasil survei selama dua hari ini menunjukkan beberapa temuan, terutama terkait fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Dokumen cukup lengkap, tetapi fasilitas perlu dukungan dari pemerintah daerah," ucap dr. Aulia.
Surveyor Laprida Prima Husada, dr. Aulia Ramadhan Supit, saat memberikan arahan kepada karyawan UTD Buleleng, Kamis, (20/06) (Foto/RRI:Sukasah Brata Winangun)
dr. Aulia menekankan bahwa akreditasi ini penting untuk memastikan produk darah yang dihasilkan aman dan sesuai standar, sehingga transfusi darah yang diberikan kepada pasien berkualitas dan aman.
"Akreditasi juga menjadi syarat untuk klaim BPJS mulai tahun 2025. Jika UTD tidak terakreditasi, mereka tidak bisa mengklaim BPJS dan hanya bisa melayani swasta, yang tentunya sangat disayangkan," katanya menambahkan.
Kegiatan akreditasi ini diharapkan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
"Harapannya, akreditasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki layanan, demi masyarakat yang membutuhkan produk darah yang aman dan berkualitas," ujarnya mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....