BPBD Buleleng Perkuat Penanggulangan Bencana yang Inklusif

  • 20 Sep 2026 18:35 WIB
  •  Singaraja
Poin Utama
  • BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan strategis: pra-bencana, kedaruratan, dan pascabencana.
  • Pada tahap pra-bencana, BPBD secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, dan linmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
  • I Gede Dharma Sudana sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD menjelaskan bahwa pendekatan tiga tahapan ini dirancang untuk mengoptimalkan respons terhadap bencana alam.

RRI.CO.ID, Singaraja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pascabencana.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng I Gede Dharma Sudana menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah hingga linmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada pusat pengendalian operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.

“Apakah mereka itu masyarakat yang secara normal atau yang warga disabilitas, paling tidak kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban, itu menjadi fokus kami juga semua” ujarnya.

Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.

“Kami mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini. Beberapa hari yang lalu dilakukan FGD terkait dengan rencana pembentukan Unit Layanan Disabilitas” katanya.

BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat.

Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi.

google-preference
Audio
Putar Audio

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....