Menanti Sejarah Waropen Pecahkan Rekor Disclaimer Delapanbelas Tahun

RRI.CO.ID, Waropen – Tanggal 29 Mei mendatang dipastikan menjadi momentum paling menegangkan sekaligus bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Waropen. Perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar, apakah daerah yang kini dijuluki “Negeri Seribu Bakau” mampu memutus rantai panjang opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melekat selama 18 tahun berturut-turut.

Kepastian itu akan terjawab saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Momen tersebut menjadi ujian penting sekaligus pembuktian terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang dilakukan pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Waropen, Drs. F.X. Mote, M.Si.

Sejak memimpin Kabupaten Waropen, Bupati F.X. Mote langsung melakukan langkah cepat dengan membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal. Pembenahan dilakukan secara menyeluruh dengan menata kembali pola administrasi, pengawasan, hingga sistem pertanggungjawaban anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perubahan besar terlihat melalui pengaktifan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi penuh. Tiga aplikasi utama pemerintahan, yakni SIPP, SIKD, dan SIPD mulai dioperasikan secara maksimal untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan pembangunan hingga pelaporan akhir penggunaan anggaran.

Langkah digitalisasi tersebut dinilai berhasil mengubah pola kerja OPD dalam mengelola anggaran daerah. Sinkronisasi program pembangunan kini disesuaikan secara linier dengan dokumen RPJMD serta pengawasan penggunaan anggaran yang lebih ketat sehingga mampu menekan potensi kebocoran maupun kesalahan administrasi.

Hasil dari pembenahan itu mulai terlihat pada pelaporan anggaran periode 2024-2025. Pemerintah Kabupaten Waropen disebut mampu menjaga stabilitas administrasi keuangan dengan minim selisih dokumen serta tingkat serapan anggaran yang dinilai lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut bahkan membawa Waropen mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu daerah dengan progres penyerapan anggaran terbaik di Indonesia. Penilaian itu dianggap menjadi indikator penting atas perubahan tata kelola pemerintahan yang mulai menunjukkan arah positif di bawah kepemimpinan Bupati F.X. Mote.

Tidak hanya fokus pada sistem, Bupati F.X. Mote juga menerapkan pola kepemimpinan yang menitikberatkan pada pengawasan langsung di daerah. Kehadiran pimpinan secara aktif di wilayah kabupaten dinilai efektif mempercepat koordinasi antarinstansi, termasuk dalam menyelesaikan berbagai kendala administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Kondisi tersebut membuat komunikasi antara OPD, instansi pengelola keuangan, hingga pihak ketiga menjadi lebih terbuka dan cepat. Kerja sama yang terbangun dinilai berhasil mendukung proses pemeriksaan keuangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti selama tahapan evaluasi berlangsung.

Kini, menjelang tanggal 29 Mei, harapan masyarakat Waropen semakin tinggi. Spekulasi berkembang bahwa Kabupaten Waropen berpeluang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jika hal itu terwujud, maka tahun pertama kepemimpinan Bupati F.X. Mote akan tercatat sebagai tonggak sejarah baru yang membebaskan Waropen dari belenggu disclaimer selama 18 tahun menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.