Ketua Kelompok Khusus DPRK Waropen dari Daerah Pemilihan (Dapil) II wilayah timur, Hans Ayatanoi, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPRK Waropen. Ia menegaskan bahwa kondisi akses di wilayah timur hingga kini masih sangat terbatas dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Sejumlah titik infrastruktur seperti Jembatan Demba dan Jembatan Wobari hingga saat ini masih menjadi kendala utama mobilitas masyarakat. Selain itu, akses jalan penghubung antar kampung juga belum memadai sehingga menghambat distribusi layanan dasar,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat di wilayah timur kerap mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan akibat kondisi jalan yang buruk. Situasi ini juga diperparah dengan keterbatasan tenaga kesehatan serta belum optimalnya fungsi Pustu Mambai dan Pustu Wonti.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelayanan dasar tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

Ia juga berharap adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Waropen dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurutnya, kerja sama lintas pemerintah menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.

Selama ini, lanjut Hans, masyarakat Papua khususnya di wilayah timur Waropen belum merasakan pembangunan infrastruktur secara merata. Akibatnya, berbagai aktivitas masyarakat, baik ekonomi maupun sosial, sering mengalami hambatan.

“Pemenuhan infrastruktur yang layak akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jenggo Suwarko, menyatakan kesiapan untuk menggerakkan tenaga kesehatan ke wilayah timur. Namun, pihaknya mengakui masih terdapat kendala terkait kelengkapan fasilitas kesehatan.

“Saat ini Dinas Kesehatan masih dalam tahap melengkapi alat kesehatan sebelum mengirim tenaga medis secara optimal. Untuk sementara, pelayanan kesehatan akan dilakukan dengan memanfaatkan balai kampung, sambil menunggu fasilitas yang lebih memadai tersedia,” ujar Jenggo.