RRI.CO.ID, Waropen – Momentum peringatan Hari Kartini, 21 April 2026 yang ke-147 tahun, menjadi refleksi penting bagi pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Waropen. Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) menyuarakan keprihatinan terhadap masih terbatasnya fasilitas kesehatan yang berdampak langsung pada keselamatan ibu hamil di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Pokja Adat MRP, Nikolas Adnan Sawaki, kepada RRI, Selasa 21 April 2026, menyoroti masih adanya kasus di lapangan, di mana ibu hamil harus menghadapi risiko tinggi akibat minimnya layanan kesehatan.
“Momentum Hari Kartini ke-147 ini harus menjadi refleksi bersama. Di Waropen, kita masih melihat ibu hamil menghadapi risiko besar karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Ini tentu tidak sejalan dengan semangat emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini, khususnya dalam hal akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan merata,” ujarnya.
MRP berharap ke depan tidak ada lagi kasus ibu hamil meninggal dunia hanya karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, diminta lebih proaktif melalui sistem “jemput bola” agar pelayanan dapat menjangkau kampung-kampung dan distrik terpencil.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada DPRK Waropen dalam hal pengawasan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dengan alokasi dana Otsus yang mencapai Rp75 miliar, di mana 25 persen diperuntukkan bagi sektor kesehatan, penggunaannya harus tepat sasaran dan transparan.
“DPRK memiliki peran strategis dalam mengawal pemanfaatan dana Otsus, khususnya di sektor kesehatan. Pengawasan harus optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.
Di sisi lain, MRP juga menyoroti kesejahteraan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kampung, terutama di wilayah yang belum memiliki tenaga medis memadai.
“Para kader Posyandu bekerja secara sukarela dan memiliki peran sangat vital, termasuk dalam mendampingi ibu hamil hingga proses persalinan. Namun, pengabdian mereka sering kali belum diimbangi dengan perhatian kesejahteraan yang layak,” tambah Nikolas.
MRP menilai sudah saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepada para kader tersebut, baik melalui pemberian insentif maupun pelatihan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di kampung-kampung.
“Momentum Hari Kartini ini harus menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memperjuangkan hak kesehatan perempuan di Waropen. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRK, dan masyarakat, kita berharap dana Otsus benar-benar hadir untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....