RRI.CO.ID, Samarinda – Kecepatan penyebaran informasi di era digital tidak lagi memberi ruang bagi pemerintah untuk terlambat merespons sebuah persoalan. Dalam hitungan menit, informasi yang belum tentu benar dapat menyebar luas, memengaruhi opini publik, bahkan memicu kepanikan. Karena itu, kemampuan mengelola komunikasi krisis kini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tantangan tersebut menjadi fokus utama Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2026 se-Kalimantan Timur yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di salah satu hotel di Samarinda, Jumat 31 Juli 2026. Forum ini mempertemukan insan kehumasan dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga unsur Forkopimda untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang adaptif di tengah derasnya arus informasi digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Humas tidak lagi hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga dituntut mampu membaca dinamika percakapan publik, mengantisipasi potensi krisis, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.

"Latar belakang kegiatan ini adalah untuk membangun silaturahmi sekaligus meningkatkan kinerja humas dalam mengelola isu krisis dan strategi publikasi. Di era Revolusi Industri 5.0, humas dituntut beradaptasi cepat serta mampu membangun hubungan publik yang solid sesuai tugas dan fungsinya," ujarnya.

Menurut Ririn, forum yang diikuti sekitar 150 peserta secara luring dan daring itu juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam regulasi tersebut, badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang benar, terbuka, dan dapat diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di Kalimantan Timur, kebutuhan akan komunikasi publik yang efektif semakin penting seiring pesatnya pembangunan daerah, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menempatkan provinsi ini sebagai salah satu pusat perhatian nasional. Kondisi tersebut membuat setiap informasi mengenai pembangunan, investasi, pelayanan publik, maupun kebijakan pemerintah berpotensi menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat.

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa humas pemerintah harus meninggalkan pola komunikasi yang bersifat reaktif. Menurutnya, setiap instansi perlu memiliki sistem deteksi dini atau early warning system untuk membaca potensi isu sebelum berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat maupun pemerintah.

Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang perlu diperkuat oleh seluruh insan humas di Kalimantan Timur. Pertama, membangun sinergi lintas instansi tanpa sekat agar informasi yang disampaikan pemerintah tetap selaras. Kedua, memperkuat kemampuan mendeteksi isu sejak awal sehingga penanganannya tidak terlambat. Ketiga, mengubah pola publikasi dari sekadar dokumentasi kegiatan menjadi komunikasi yang menjelaskan manfaat nyata setiap program pemerintah bagi masyarakat.

"Isu krisis tidak boleh ditangani secara defensif. Humas Kaltim harus adaptif, inovatif, dan memiliki *early warning system* agar mampu menjaga narasi positif pembangunan daerah yang sedang kita perjuangkan bersama," katanya.

Forum tersebut juga menghadirkan Nursodik Gunarjo, Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, yang membahas strategi komunikasi publik pemerintah di era digital, termasuk pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang cepat, akurat, dan berbasis fakta.

Sementara itu, Eko Satiya Hushada, Ketua Koordinator Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, memberikan materi mengenai pengelolaan isu strategis daerah serta pentingnya menyusun narasi pembangunan yang konsisten agar informasi pemerintah tidak mudah dipelintir menjadi disinformasi maupun hoaks.

Bagi masyarakat, penguatan kapasitas humas pemerintah bukan sekadar urusan internal birokrasi. Komunikasi publik yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan informasi, mempercepat klarifikasi ketika muncul isu yang meresahkan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan pemerintah menyampaikan informasi yang terbuka, cepat, dan kredibel menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur.