BPSDM Kaltim Dorong Birokrasi Adaptif Hadapi Perubahan Lingkungan Strategis

RRI.CO.ID, Samarinda - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara untuk membangun administrasi publik yang adaptif di tengah perubahan lingkungan strategis. Pemerintah dinilai tidak lagi cukup mengandalkan prosedur dan rutinitas birokrasi dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam Kaltim Corpu Webinar Series bertema “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”, pada Kamis 17 September 2026. Webinar tersebut mengangkat tema membangun administrasi publik yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Nina Dewi mengatakan perubahan teknologi digital, meningkatnya tuntutan masyarakat, serta kompleksitas persoalan pembangunan mengharuskan pemerintah melakukan transformasi. Menurutnya, administrasi publik harus mampu merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat.

“Administrasi publik tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur dan rutinitas birokrasi saja. Kita membutuhkan administrasi publik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Nina.

Nina menambahkan, pemerintah perlu mampu membaca perubahan, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda sekaligus pemateri, Santi Rande, menjelaskan perubahan lingkungan strategis berlangsung sangat cepat, terutama setelah pandemi Covid-19. Perubahan tersebut turut mendorong pergeseran pola pelayanan pemerintahan dari sistem manual menuju pemanfaatan layanan digital.

Menurut Santi, tantangan berikutnya adalah memastikan kapasitas organisasi pemerintah dapat mengikuti kecepatan perubahan lingkungan. "Adaptasi birokrasi perlu dilakukan secara cepat agar pemerintah mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur," kata Santi.