Balikpapan Bergerak Demo DPRD: Tuntut Evaluasi BBM hingga RS Mangkrak

RRI.CO.ID,Balikpapan – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Senin, 15 Juni 2026 pada pukul 15.00 Wita. Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Balikpapan yang menurunkan 491personil gabungan, Kodim 0905/Balikpapan sebanyak 28 personil, Satpol PP sebanyak 90 personil. Aksi ini membawa 14 tuntutan, yang terdiri atas lima isu nasional dan sembilan isu daerah.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan, Hijir Ismail, menjelaskan bahwa aliansi ini merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta elemen masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam tuntutan berskala nasional, massa mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil kebijakan strategis terkait stabilitas ekonomi dan regulasi. Lima poin utama yang disuarakan meliputi:

• Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).Penanganan fiskal negara yang menekankan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Evaluasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

• Ketepatan sasaran subsidi energi dan sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter.Revisi Undang-Undang (UU) TNI/Polri.

Selain isu nasional, Aliansi Balikpapan Bergerak mengkritik keras kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan domestik. Masalah klasik antrean panjang BBM jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu poin krusial.

Hijir menilai, regulasi distribusi Pertalite saat ini belum optimal.

Hal tersebut diperparah oleh kurangnya alokasi pasokan serta maraknya praktik pengecer ilegal secara terang-terangan yang terkesan dibiarkan tanpa penindakan tegas. "Bahkan, wilayah Kecamatan Balikpapan Timur mengalami kelangkaan pasokan yang sangat parah," ucap Hijir.

Selain masalah BBM, perwakilan aksi juga menuntut solusi konkret atas sembilan isu daerah lainnya, di antaranya:

• Krisis Guru: Kurangnya tenaga pendidik di sektor pendidikan Kota Balikpapan.

• Infrastruktur Jalan: Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang koridor KM 8 hingga KM 28.

• Ketertiban Lalu Lintas: Meningkatnya operasional kendaraan alat berat di KM 10 serta maraknya parkir liar.

• Fasilitas Kesehatan: Mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu.Massa berharap DPRD Kota Balikpapan dapat menjembatani aspirasi ini, baik dengan mendesak pemerintah pusat maupun dengan mengevaluasi langsung kinerja Pemerintah Kota Balikpapan agar permasalahan mendasar warga dapat segera teratasi.