Ketimpangan SPMB, DPRD Samarinda Ungkap Banyak Warga Masih Berebut Sekolah Negeri

RRI.CO.ID, Samarinda - Keinginan orangtua memasukkan anak ke sekolah negeri dinilai masih menjadi pemicu ketimpangan penerimaan siswa saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Samarinda. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme dan daya tampung sekolah, sehingga tetap memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, usai Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Samarinda di Ballroom Arutala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Jalan Dahlia, Senin, 25 Mei 2026. Ia mengatakan, persoalan tersebut masih terus ditemukan setiap pelaksanaan SPMB, meski petunjuk teknis dan kuota penerimaan sebenarnya sudah diatur dengan jelas.

“Sekarang masalahnya masyarakat ini tahu enggak? Karena nanti ujung-ujungnya datang ke DPR atau ke rumah minta bantuan supaya anaknya masuk sekolah negeri,” kata Puji.

Ia mengatakan, keluhan serupa hampir selalu muncul saat dirinya turun reses ke sejumlah wilayah di Samarinda. Banyak orang tua mempertanyakan alasan anak mereka tidak diterima di sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal.

Puji mencontohkan keluhan warga di Kelurahan Jawa dan Sidodadi yang merasa bingung karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri terdekat, sementara siswa dari wilayah lain justru lolos.

“Ada yang bilang rumahnya dekat SMP 4 tapi tidak diterima. Ada juga yang dekat SMP 22, tapi malah dari dekat bandara yang diterima,” ucapnya.

Menurut Puji, kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan pemerataan pendidikan di Samarinda. Tidak hanya soal kualitas sekolah, tetapi juga distribusi sekolah negeri yang dinilai belum menjangkau seluruh wilayah.

Ia menyebut, masih ada kawasan yang belum memiliki SD maupun SMP negeri. Namun di sisi lain, pembangunan sekolah baru juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena pemerintah ingin sekolah swasta tetap bertahan.

“Nah, ini jadi persoalan juga. Kita enggak ingin sekolah-sekolah swasta mati suri,” kata Puji.

Puji mengungkapkan, DPRD sebenarnya sudah pernah mengusulkan skema subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan biaya dari pemerintah kota.

Usulan tersebut disampaikan melalui rapat paripurna sekitar dua hingga tiga tahun lalu. Skemanya berupa subsidi silang untuk membantu pembayaran SPP siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4.

Namun, hingga kini program tersebut belum berjalan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran yang membuat kemampuan pemerintah kota menjadi terbatas.

Di sisi lain, Puji menilai sosialisasi SPMB masih perlu diperkuat hingga tingkat RT agar masyarakat benar-benar memahami jalur dan mekanisme penerimaan siswa baru. Sebab, masih banyak warga yang belum mengetahui aturan yang berlaku.

“Mekanismenya tetap harus ada pasang spanduk di depan sekolah, melalui media sosial, dan melalui RT-RT. Saya beberapa kali turun reses, ternyata banyak RT yang belum tahu,” kata dia, mengakhiri.