KPPN Samarinda Sebut APBN Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas

RRI.CO.ID, Samarinda – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan instrumen negara untuk menghadirkan pelayanan dan perlindungan nyata kepada masyarakat.

Kepala KPPN Samarinda Hariyanto mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa setiap alokasi APBN memiliki tujuan besar untuk mendukung kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi hingga perlindungan kesehatan masyarakat.

“Setiap rupiah alokasi APBN itu harus benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” katanya dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dan Peran APBN dalam Pengawasan OOT di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, Selasa 19 Mei 2026.

Menurut Hariyanto, pemerintah melalui APBN 2026 mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai sektor prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan keamanan.

Dalam pemaparannya, total APBN nasional 2026 mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3.100 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan sisanya untuk transfer ke daerah.

Hariyanto menjelaskan, anggaran tersebut dibagi dalam 11 fungsi utama pemerintah, mulai dari pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp153,1 triliun secara nasional untuk mendukung transformasi sistem kesehatan dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat serta produktif.

“Nah, negara hadir di semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu,” ujarnya.

Ia mengatakan, di Kalimantan Timur alokasi fungsi kesehatan pada 2026 mencapai sekitar Rp197,8 miliar yang didistribusikan ke berbagai instansi strategis.

Beberapa instansi tersebut di antaranya Balai Besar POM Samarinda, Balai POM Balikpapan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur hingga Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara atau RSUP IKN.

Menurut Hariyanto, dukungan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program seperti pengawasan obat dan makanan, edukasi masyarakat, pembinaan UMKM pangan, layanan kesehatan hingga penguatan fasilitas kesehatan.

Ia menilai, masyarakat sering kali hanya melihat APBN sebagai angka besar tanpa memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, kata dia, pengawasan obat dan makanan, edukasi kesehatan masyarakat hingga perlindungan dari penyalahgunaan obat tertentu juga merupakan bagian dari implementasi APBN.

“APBN ini sifatnya terbuka. Masyarakat juga perlu tahu bagaimana negara bekerja melalui pengelolaan anggaran,” ucapnya.

Dalam paparannya, KPPN Samarinda juga menekankan pentingnya kualitas belanja negara agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja dan peningkatan disiplin fiskal sebagai bagian dari strategi pelaksanaan APBN 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah, aparat penegak hukum, BBPOM Samarinda, akademisi, mahasiswa hingga komunitas masyarakat sebagai bagian dari penguatan edukasi pencegahan penyalahgunaan OOT di Kalimantan Timur.