RRI.CO.ID, Samarinda - Aksi demonstrasi massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum terjadi di DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Selasa 21 April 2026.

Massa mengaku kecewa lantaran Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud, dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, tidak menemui mereka di lokasi aksi. Sejak siang hari, massa aksi memadati area depan pagar utama Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Hingga sore hari sekitar pukul 17.40 WITA, demonstrasi masih berlangsung dengan kondisi relatif aman. Aparat keamanan tampak berjaga ketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar lokasi aksi.

Namun, memasuki pukul 18.00 WITA, situasi mulai memanas. Sejumlah massa aksi yang masih bertahan menolak membubarkan diri, sehingga memicu ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjaga.

Kondisi tersebut memaksa aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terukur guna mengendalikan situasi dan mencegah potensi eskalasi yang lebih luas di kawasan Kantor Gubernur.

Ketegangan meningkat ketika sejumlah oknum pengunjuk rasa melakukan aksi pelemparan ke arah petugas. Batu, botol air mineral, serta berbagai material lainnya diarahkan ke barisan aparat, sehingga memicu suasana ricuh di sekitar lokasi.

Di tengah situasi yang memanas, petugas terus melakukan upaya pembubaran secara bertahap terhadap massa yang masih bertahan. Hingga sekitar pukul 19.30 WITA, aparat masih berupaya mengurai kerumunan dan mendorong massa menjauh dari area kantor gubernur dengan dukungan kendaraan taktis.

Selain itu, aksi pembakaran spanduk oleh beberapa peserta demonstrasi turut menambah ketegangan. Kobaran api sempat menarik perhatian, namun aparat bergerak cepat untuk mengendalikan situasi agar tidak meluas.

Hingga malam hari, pihak kepolisian masih berusaha memukul mundur massa ke arah Jalan RE Martadinata dan ke arah Jalan Jendral Sudirman.

Secara keseluruhan, situasi masih dapat dikendalikan oleh aparat keamanan meskipun situasi panas dan ketegangan sempat terjadi.

Koordinator aksi, Faturrahman, menyampaikan kekecewaan massa terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hari ini kalian lihat amarah rakyat yang membludak. Berbagai elemen turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memahami tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. “Harusnya kalian sadar akan fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Buka hati, lihat kondisi masyarakat sesungguhnya, jangan hanya memikirkan diri sendiri,” katanya.

Faturrahman juga menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. “Pertama, audit seluruh kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat Kalimantan Timur. Kedua, menyoroti indikasi praktik KKN dalam proses kebijakan yang tidak transparan. Ketiga, kami menekankan kepada DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” ucapnya.

Ia turut mengkritik pernyataan Ketua DPRD terkait anggaran rumah jabatan yang dinilai tidak diketahui asal-usulnya. “Ini menandakan fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menutup orasinya, Faturrahman mengingatkan pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat. “Ini peringatan pertama, jangan sampai ada peringatan kedua dan ketiga, karena kestabilan daerah tergantung pada kebijakan kalian,” katanya.