RRI.CO.ID, Samarinda – Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada Selasa 21 April 2026 di Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur memastikan kesiapan pengamanan dengan melibatkan ribuan personel gabungan lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, menyampaikan bahwa pihaknya telah bersinergi dengan unsur TNI dan Polri melalui rapat koordinasi pada 18 April 2026. Koordinasi tersebut dilakukan guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengamanan aksi.

“Untuk kegiatan besok, kami sudah bersinergi bersama TNI-Polri. Dalam rapat koordinasi tanggal 18 April, kami menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pengamanan unjuk rasa,” ujarnya, Senin 20 April 2026 di Samarinda.

Pengamanan difokuskan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, termasuk di area Lamin Etam di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Pemasangan kawat berduri di sekitar lokasi dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap aset dan objek vital pemerintahan.

“Pemasangan kawat berduri ini untuk pengamanan aset, termasuk objek vital. Ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan tindakan anarkis, meskipun hal tersebut tidak kita harapkan,” katanya.

Dalam pengamanan tersebut, total personel gabungan yang disiagakan mencapai sekitar 1.897 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta relawan. Selain itu, disiapkan pula personel cadangan untuk memperkuat pengamanan apabila diperlukan.

Dari internal Satpol PP Kaltim, sebanyak 185 personel diterjunkan dan ditempatkan di ring tiga dengan fokus pengamanan aset. Dukungan tambahan juga datang dari Satpol PP Kota Samarinda melalui sistem bantuan kendali operasi (BKO) dengan sekitar 150 personel.

“Fokus utama pengamanan ada di kawasan kantor gubernur. Untuk DPR, sistem pengamanannya sudah cukup kuat,” ucapnya.

Sebagai bentuk kesiapan, simulasi pengamanan telah dilakukan pada 19 April 2026 guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk potensi kericuhan di lapangan. Aparat juga telah menyiapkan skema penanganan sesuai prosedur jika terjadi situasi yang tidak diinginkan.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penanganan akan dilakukan oleh TNI dan Polri sesuai dengan protokol yang berlaku,” katanya.

Satpol PP Kaltim turut mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Hal ini penting untuk memastikan kondusivitas wilayah tetap terjaga selama berlangsungnya aksi.

“Silakan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas kota Samarinda dan Kalimantan Timur,” ujarnya.