RRI CO.ID,Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan secara resmi menetapkan sejumlah isu strategis sebagai prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Penetapan ini mengemuka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di Auditorium Balai Kota, Kamis 2 April 2026.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan Musrenbang merupakan wadah krusial untuk menghimpun aspirasi masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Seluruh masukan tersebut dirangkum menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan.

"Masukan sudah dirangkum. Kami berharap perencanaan ke depan lebih baik, terutama untuk program prioritas seperti penanganan stunting, ketahanan energi, dan pengendalian banjir," ujar Rahmad.

Selain tiga poin utama tersebut, Pemkot Balikpapan menaruh perhatian khusus pada peningkatan pelayanan dasar, yang mencakup penyediaan air bersih, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Rahmad menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi dalam perencanaan tahun 2027. Dari usulan program yang masuk mencapai Rp4 triliun, anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi usulan tersebut hanya sekitar Rp600 miliar.

"Akan kita kaji kembali untuk menentukan skala prioritas. Program yang paling prioritas itulah yang akan kita laksanakan sesuai kemampuan anggaran," katanya menegaskan.

Secara spesifik, Pemkot Balikpapan menetapkan sembilan prioritas pembangunan, meliputi:

1. Transformasi birokrasi.

2. Peningkatan layanan dasar.

3. Penanggulangan stunting.

4. Pengendalian banjir.

5. Kedaulatan air bersih.

6. Peningkatan kualitas lingkungan dan sosial.

7. Pengembangan destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dan pariwisata.

8. Penguatan ekonomi kreatif dan inovasi.

9. Pengembangan kota ramah anak.

Rahmad menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penajaman program dengan fokus pada kualitas dampak, bukan sekadar kuantitas kegiatan.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Balikpapan turut menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Usulan tersebut meliputi optimalisasi aset daerah (kawasan eks Puskib dan Hotel Royal Suite), percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK), dan perbaikan infrastruktur jalan.

Pemkot menyoroti kerusakan di Jalan Soekarno-Hatta (KM 0 hingga Simpang Batu Ampar) pasca pembangunan jaringan gas, serta kerusakan Jalan Mulawarman (Exit Tol hingga Teritip) yang menjadi kewenangan provinsi.

Di sektor sosial dan pendidikan, Balikpapan mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) mengingat kapasitas di Samarinda sering penuh, serta sinkronisasi kurikulum SMA/SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Musrenbang ini adalah wujud kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang aspiratif dan akuntabel.