RRI.CO.ID, Samarinda – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2026 dipastikan tetap berjalan dengan alokasi Rp100 juta per RT. Skema terbaru yang lebih fleksibel dinilai memberi ruang luas bagi warga menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan riil lingkungan.

Pelaksana Tugas Lurah Sempaja Utara, Asef Setiawan, menegaskan fleksibilitas tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran RT sebagai penggerak pembangunan tingkat paling bawah. Ia mengatakan kebijakan itu mendorong perencanaan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bertumpu pada hasil musyawarah warga.

“Dengan skema fleksibel, RT dapat menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan mendesak di lingkungannya. Jadi pembangunan benar-benar berbasis aspirasi,” ujarnya, Rabu 4 Maret 2026.

Menurutnya, perubahan pola penganggaran membuka peluang bagi RT untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dana dapat dimanfaatkan untuk perbaikan drainase, jalan lingkungan, hingga kegiatan ekonomi produktif seperti pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro.

Asef mengakui kecenderungan usulan warga masih banyak mengarah pada infrastruktur. Karena itu, pihak kelurahan terus mendorong agar kegiatan pemberdayaan tidak diabaikan. Ia menilai penguatan sumber daya manusia menjadi kunci agar program berkelanjutan dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

“Kalau kualitas SDM meningkat, maka dampaknya lebih panjang. Infrastruktur bisa rusak dalam beberapa tahun, tetapi kapasitas masyarakat akan terus berkembang,” ucapnya.

Ia juga memastikan pelaksanaan Probebaya diawasi melalui mekanisme pendampingan. Setiap RT didampingi tim khusus, baik untuk kegiatan sarana prasarana maupun pemberdayaan, serta diawasi bersama pihak kecamatan. Transparansi diperkuat dengan pemasangan papan informasi anggaran di lokasi kegiatan.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sempaja Utara, Muhammad Kacong, menilai Probebaya menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan lingkungan yang selama ini belum tersentuh program reguler.

“Melalui rembuk warga, kami menentukan mana yang prioritas. Dengan dana Rp100 juta per RT, setidaknya kebutuhan dasar masyarakat bisa terakomodasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, LPM berperan mengawal aspirasi warga agar tidak berhenti di tingkat RT. Usulan yang belum terakomodasi akan dibawa ke forum pramusrenbang hingga musrenbang kecamatan, sehingga tetap masuk dalam perencanaan pembangunan kota.

Menurutnya, kolaborasi antara RT, LPM, kelurahan, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Ia berharap fleksibilitas anggaran tidak hanya mempercepat pembangunan lingkungan, tetapi juga melahirkan kegiatan produktif yang meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap.

Dengan skema 2026, Sempaja Utara menargetkan lingkungan yang lebih tertata, partisipatif, dan mandiri. Pemerintah kelurahan optimistis pendekatan berbasis musyawarah akan memperkuat rasa memiliki warga terhadap setiap program yang dijalankan.