RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat efisiensi dan meningkatkan kualitas belanja daerah menyusul penurunan kapasitas anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun. Namun, kapasitas anggaran saat ini berada pada kisaran Rp3,2 hingga Rp3,3 triliun sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian secara menyeluruh.

Menurut Andi, penurunan anggaran tidak cukup direspons dengan tuntutan penambahan dana kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu lebih dahulu melakukan evaluasi terhadap struktur belanja dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Pemkot Samarinda telah melakukan penataan sejumlah pos pengeluaran yang dinilai masih dapat dihemat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menekan belanja makan dan minum yang sebelumnya mencapai sekitar Rp98 miliar.

“Kita harus mulai membangun budaya belanja yang berkualitas. Ketika kondisi anggaran menurun, pola belanja juga harus berubah dan setiap rupiah harus digunakan secara lebih efektif,” kata Andi Harun pada Rabu 5 Agustus 2026.

Selain itu, anggaran perjalanan dinas perangkat daerah juga dipangkas secara signifikan. Wali Kota menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ruang fiskal agar tetap dapat digunakan untuk kebutuhan pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Andi Harun menegaskan efisiensi juga diarahkan agar setiap perangkat daerah mampu menjalankan program dengan pendekatan yang lebih kreatif. Keterbatasan APBD, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan maupun kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau kita mau berbenah dan berubah, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti bekerja. Pemerintahan harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.