RRI.CO.ID, Nusantara – BNPB memastikan dua helikopter water bombing tetap disiagakan di Kalimantan Timur selama masih dibutuhkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Armada udara itu baru akan digeser setelah seluruh kebakaran terkendali dan tidak muncul titik api baru.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kebijakan tersebut setelah meninjau kawasan kebakaran di Bukit Tengkorak, wilayah IKN, dan mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla, Senin, 14 September 2026.
Menurut Suharyanto, dua helikopter saat ini ditempatkan untuk memperkuat operasi pemadaman di Kaltim. Keberadaan armada tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kebakaran dan kebutuhan Satgas di lapangan.
“Sampai tidak dibutuhkan. Kalau sudah padam semua dan tidak ada lagi kebakaran baru, heli water bombing-nya bisa digeser,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, pemindahan helikopter tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya pemadaman di satu lokasi. BNPB juga mempertimbangkan kebutuhan penanganan karhutla di provinsi lain yang mengalami kondisi lebih serius.
Jika Kaltim sudah terkendali, armada dapat dialihkan ke wilayah lain seperti Kalimantan Selatan atau daerah lain yang membutuhkan dukungan operasi udara.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penempatan helikopter water bombing dilakukan secara dinamis. Armada tidak dipatok permanen di satu wilayah, tetapi mengikuti perkembangan kebakaran dan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.
Penempatan dua helikopter di Kaltim dilakukan setelah perkembangan karhutla di provinsi ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Kaltim bukan termasuk enam provinsi prioritas utama penanganan karhutla nasional.
Namun, kondisi di lapangan membuat pemerintah pusat meningkatkan dukungan. BNPB sebelumnya mengerahkan helikopter water bombing ke Kaltim untuk membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau dari darat.
Operasi udara kemudian dijalankan dengan pola yang menyesuaikan perkembangan kebakaran. Helikopter tidak hanya bekerja di satu lokasi, tetapi dapat bergerak secara estafet berdasarkan titik api yang dianggap paling membutuhkan dukungan.
Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya menjelaskan bahwa pola operasi tersebut dilakukan secara dinamis untuk menjangkau titik api krusial di berbagai kabupaten dan kota. Pergerakan armada disesuaikan dengan perkembangan hotspot, firespot, dan kondisi kebakaran di lapangan.
Suharyanto mengatakan keberadaan dua helikopter di Kaltim juga tidak berarti jumlah tersebut sudah pasti mencukupi untuk seluruh kondisi. BNPB akan melihat perkembangan api dan kebutuhan Satgas Darat sebelum menentukan apakah dukungan udara perlu dipertahankan atau ditambah.
“Kalau dua cukup, kalau memang kurang ya apa boleh buat, kita carikan,” ucapnya.
Evaluasi tersebut menjadi penting karena kondisi kebakaran dapat berubah dengan cepat. Titik yang sebelumnya terkendali dapat kembali terbakar, sementara kebakaran baru bisa muncul di kabupaten lain.
Karena itu, BNPB meminta laporan perkembangan kebakaran terus diperbarui. Informasi mengenai lokasi dan kondisi api menjadi dasar untuk menentukan sasaran operasi udara.
Pola tersebut sebelumnya juga diterapkan BNPB di Kalimantan Tengah. Dalam operasi di wilayah itu, BNPB mengarahkan helikopter water bombing untuk memperkuat Satgas Darat di daerah dengan firespot tinggi dan lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Dengan sistem tersebut, helikopter dapat dipindahkan ketika kebutuhan di suatu wilayah menurun. Sebaliknya, armada dapat segera diarahkan ke lokasi yang mengalami peningkatan kebakaran.
Suharyanto sebelumnya juga mengungkap bahwa ketersediaan helikopter water bombing nasional masih terbatas. Sebagian armada yang digunakan dalam operasi karhutla merupakan helikopter sewaan sehingga pemindahannya membutuhkan proses dan waktu.
Kondisi itu membuat BNPB harus mengatur penempatan armada berdasarkan tingkat kebutuhan di berbagai wilayah. Saat ini operasi karhutla berlangsung bersamaan di sejumlah provinsi, sehingga setiap tambahan armada harus ditempatkan pada lokasi dengan kebutuhan paling mendesak.
Di Kaltim, dukungan dua helikopter menjadi pelengkap bagi operasi darat yang tetap menjadi kekuatan utama pemadaman. Helikopter digunakan terutama untuk membantu lokasi yang sulit dijangkau personel dari permukaan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi BNPB yang menempatkan operasi darat dan udara sebagai satu kesatuan. Helikopter membantu menjangkau titik tertentu, sementara Satgas Darat melanjutkan pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
BNPB belum menetapkan batas waktu penggunaan dua helikopter tersebut di Kaltim. Ukuran utamanya adalah kondisi kebakaran di lapangan.
Selama masih terdapat kebakaran yang membutuhkan dukungan udara, armada akan tetap disiagakan. Sebaliknya, ketika seluruh api terkendali dan tidak ditemukan kebakaran baru, helikopter dapat dipindahkan ke wilayah lain.
Suharyanto menegaskan pemerintah pusat tidak ingin dukungan udara dihentikan terlalu cepat. Pemindahan armada baru dilakukan setelah kondisi Kaltim dinilai cukup aman berdasarkan laporan Satgas.
Strategi tersebut menjadi penting karena luas lahan yang terbakar di Kaltim telah mencapai 5.708,96 hektare berdasarkan data BPBD Kaltim yang disampaikan Suharyanto dalam rapat.
Dengan mempertahankan dua helikopter hingga benar-benar tidak dibutuhkan, BNPB ingin memastikan dukungan udara tetap tersedia ketika Satgas Darat menghadapi lokasi yang sulit dijangkau.
Pada saat yang sama, sistem pergeseran armada memungkinkan sumber daya nasional tetap bergerak mengikuti perkembangan karhutla. Setelah Kaltim terkendali, dukungan tersebut dapat segera diberikan kepada daerah lain yang menghadapi ancaman lebih besar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....