Hotspot Kaltim Naik Menjadi 72 Titik, Menhut Minta Daerah Waspada

RRI.CO.ID, Nusantara – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan setelah jumlah hotspot di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan tersebut menjadi peringatan untuk memperkuat pemantauan dan pemeriksaan lapangan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran.

Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan IKN, Senin 14 September 2026.

Menurutnya, data hotspot yang diterima Kementerian Kehutanan menunjukkan kenaikan bertahap dalam beberapa hari terakhir. Jumlah hotspot tercatat meningkat dari 41 titik, kemudian 44, 58, hingga mencapai 72 titik.

“Dari 41, 44, 58 kemarin, sekarang 72. Meskipun tentu hotspot tidak selalu menjadi firespot, oleh karena itu harus dicek ground check di lapangan,” kata Raja Juli.

Ia menyebut, peningkatan tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan data satelit, tetapi memastikan kondisi sebenarnya melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Raja Juli mengatakan, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan peningkatan hotspot yang cukup menonjol. Jumlahnya naik dari 16 menjadi 25 titik dalam pemantauan dua hari terakhir.

Sementara di Kabupaten Paser, hotspot tercatat turun dari 16 menjadi 15 titik. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dari 11 menjadi 15 titik.

“Tren ini tentu akan seperti warning kepada kita semua pihak, termasuk Kementerian Kehutanan untuk lebih hati-hati menjaga kawasan dan lahan kita,” ujarnya.

Raja Juli menilai karakteristik lahan di Kaltim memiliki perbedaan dengan enam provinsi yang menjadi prioritas nasional penanganan karhutla. Sebagian besar wilayah Kaltim merupakan tanah mineral, sedangkan wilayah prioritas seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah banyak memiliki kawasan gambut.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan terhadap karhutla menurun. Raja Juli justru mendorong Kalimantan Timur menjadi contoh dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Ia berharap, koordinasi lintas lembaga mampu menekan hotspot hingga mencapai angka nol. Menurutnya, keberhasilan Kaltim mengendalikan karhutla juga akan membantu pemerintah memusatkan sumber daya untuk penanganan di wilayah Kalimantan lainnya.

“Namun demikian bukan membuat kita berleha-leha atau tidak waspada. Justru Kaltim harus menjadi percontohan yang baik. Kita berharap nanti angka karhutlanya bisa nol,” ujarnya.

Peningkatan hotspot tersebut menjadi perhatian karena risiko kebakaran masih tinggi selama periode musim kering. Pemerintah Provinsi Kaltim sebelumnya juga telah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla melalui pemantauan, koordinasi lintas wilayah, serta pemeriksaan lapangan.

Data pemerintah daerah menunjukkan penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan tinggi. Pada awal September, ratusan hotspot terdeteksi di Kaltim dan sebagian di antaranya dikonfirmasi sebagai firespot yang memerlukan penanganan langsung.

BMKG Balikpapan juga sebelumnya mengingatkan lonjakan hotspot di Kaltim perlu diwaspadai. Sepanjang Agustus 2026, BMKG mencatat 18.402 hotspot di Kaltim, lebih tinggi dibandingkan catatan Agustus 2015.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan pemantauan sejak munculnya indikasi titik panas. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan apakah hotspot benar-benar berkembang menjadi firespot yang berpotensi meluas.

Dalam rapat tersebut, evaluasi penanganan karhutla melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta Otorita IKN. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan respons terhadap kebakaran di Kaltim, termasuk kawasan sekitar IKN.